Yasonna Laoly

Yasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai

Menurut Yasonna, PDIP selalu berupaya membantu setiap periode pemerintahan dalam bentuk apapun

Kader PDIP sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kena reshuffle disisa dua bulan masa jabatannya

Yakni, dalam agenda 'Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Tahap 2 dari PDI Perjuangan.'

Lewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD

Yasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.

Yasonna mengungkapkan terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan Jokowi selama ini

Yasonna memang lebih baik diberhentikan atau diganti secepatnya

Yasonna merupakan menteri dari partai PDIP. Dia digantikan oleh Supratman Andi Atgas dari partai Gerindra.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjawab kabar viral tersangka Mario Dandy dan Shane Lukas dapat perlakuan istimewa di Rutan Cipinang. Yasonna menegaskan tidak ada perlakuan spesial kepada tersangka penganiayaan David Ozora.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan rapat bersama Komisi III DPR, Rabu (31/5). Dalam rapat tersebut, Menteri Yasonna mengusulkan tambahan dana sebesar Rp2 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk kinerja bidang hukum dan HAM, salah satunya renovasi gedung Ditjen Imigrasi.

Kementerian Hukum dan HAM memprioritaskan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terutama RUU Narkotika. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3).

Realokasi ini dilakukan selama kurun waktu 2021.

"Ini jadi penegas seteru bebuyutan kedua partai ini sulit diakhiri. Bahkan sampai lebaran kuda sekalipun sukar damai,"

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, membantah adanya upaya resentralisasi atau penarikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat melalui UU Cipta Kerja. Dia menjelaskan, pemberian batasan waktu bagi Pemerintah Daerah dimaksudkan agar proses perizinan usaha menjadi lebih efisien.

"Bukan tidak dilibatkan, karena dia tidak boleh terlibat,"

DPP PDIP periode 2019-2024 mayoritas masih diisi wajah lama. Dari 27 pengurus hanya ada enam wajah baru.

Jika melihat ke belakang, saat pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 partai koalisi terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, NasDem dan Golkar masing-masing mendapatkan jatah kursi menteri.

Menteri Yasonna mengatakan, dalam pertemuan dengan Menko Darmin tersebut lebih banyak membahas mengenai cara perbaikan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Indonesia. Salah satunya, adalah memperbaiki undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang sudah berjalan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluhkan niatan para menteri kabinet kerja untuk ikut bertarung sebagai calon legislatif di Pemilu 2019. JK meyakini, niatan itu akan menggangu kinerja pemerintah.