YLKI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) meneliti migrasi BPA pada AMDK sudah di atas ambang batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 0,6 bpj (kemasan plastik polikarbonat). Sementara pengguna AMDK bertambah banyak setiap tahun khususnya di generasi muda.

Nantinya, pelanggan yang masih menggunakan daya tersebut akan dinaikkan daya listriknya menjadi 900 VA. Begitu juga dengan pelanggan 900 VA akan ditambah dayanya menjadi 1.200 VA.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyoroti, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri BUMN, untuk mengendalikan harga tiket pesawat.

Meski begitu, Tulus mengingatkan PLN selaku operator untuk dapat menjamin keandalan listrik pengguna kelompok 3.500 VA tersebut. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang telah membayar lebih biaya tarif listrik.

Tulus mengusulkan, ketimbang menaikan tarif dengan nilai tinggi pemerintah sebaiknya menerapkan skema penjualan tiket secara online. Dengan begitu, kapasitas jumlah pengunjung Candi Borobudur tetap terkontrol untuk menghindari kerusakan di area Stupa.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tidak tepat pernyataan Presiden Joko Widodo terkait produk UMKM, seperti batu bata tidak memerlukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masuk ke sistem e-Katalog.

Tulus mencontohkan, selama bulan Ramadan 2022 tingkat pemakaian masker tinggal 10 persenan saja, sekalipun saat salat tarawih.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung keputusan Presiden Jokowi untuk melarang ekspor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan minyak goreng. Diketahui, aturan ini berlaku mulai Kamis (28/4) mendatang.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi minyak goreng subsidi atau non-premium dengan harga Rp14.500. Hal ini untuk mencegah kelompok konsumen mampu mengambil hak konsumen menengah bawah.

YLKI mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terus mengusut dugaan praktik kartel dugaan dalam bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit. Hal ini demi melindungi konsumen dari aktivitas persaingan usaha yang tidak sehat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Pemerintah harus fokus dalam menyelesaikan permasalahan pasokan minyak goreng premium. Sehingga penyediaan kembali minyak goreng curah di pasar, menjadi opsi terakhir bukan solusi segalanya.

Jika masyarakat bermigrasi ke gas melon, maka akan mengurangi hak keluarga miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan ultra mikro. Sebab, pola distribusi gas melon sudah ditetapkan berdasarkan kuota yang jumlahnya sudah ditetapkan sejak awal.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, pihaknya sejauh ini belum mendapat barang bukti pasti soal tuduhan penimbunan itu. Dia pun mendorong pihak kepolisian untuk turut melacak kemungkinan itu.

Stok minyak goreng di pasar tradisional terpantau lebih beragam ketimbang di toko ritel atau pasar modern. Akan tetapi, harganya masih lebih tinggi ketimbang batas yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter.

Kenaikan harga minyak goreng menjadi keluhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Tidak hanya kenaikan harga, kelangkaan pun menjadi keluhan utama karena sulit ditemukan di berbagai toko ritel dan minimarket.

Angka tersebut di atas HET minyak goreng kemasan sederhana Rp11.500 per liter, dan Rp14.000 untuk kemasan premium.

Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Annis Safira Nur mengatakan, masih ditemukan ketidakmerataan harga dan akses terhadap perolehan minyak goreng bersubsidi. Hal ini kemudian memicu adanya kepanikan konsumen (panic buying).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membuat petisi online via Change.org untuk mengusut dugaan isu kartel minyak goreng. Saat ini pasokan minyak goreng di pasar langka pasca ditetapkan harga eceran tertinggi (HET).

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengendus adanya praktik kartel dibalik lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Sebab, harga minyak hingga kini masih mahal kendati telah melewati periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, banyaknya pengaduan konsumen pinjol atau pinjaman online karena rendahnya pengetahuan atau literasi masyarakat terkait finansial di Indonesia. Selain itu, masih ada kekurangan dari sisi regulasi.