YLKI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau sejumlah pihak untuk sementara waktu dapat menyampaikan proses pengaduan secara online. Hal ini sejalan dengan instruksi pemeritah untuk mengurangi intensitas pertemuan secara langsung, yang diyakini dapat menekan penyebaran virus corona.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menegaskan bahwa pemerintah perlu menentukan langkah progresif untuk mengendalikan pandemic virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, pemerintah bisa belajar dari kota dan negara lain di dunia yang lebih dulu mengalami outbreak.

?Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah untuk segera melakukan tes Covid-19 secara massal, guna mengetahui keterpaparan sesungguhnya yang ada di masyarakat. Sebab, masih banyak orang yang kesulitan untuk melakukan tes corona.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, meminta masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong atau panic buying. Sebab, hal ini dianggap dapat memicu terjadinya kelangkaan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru akan berisiko tinggi bagi perlindungan hak konsumen sebagai pasien BPJS Kesehatan. Mengingat, batalnya kenaikan iuran ini berdampak terhadap reduksi pelayanan pada pasien.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, pihaknya telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat sejak awal Februari lalu.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati usai diumumkannya warga positif terjangkit virus corona. Namun, masyarakat tak perlu panik dalam menyikapi dan memberikan respon terkait virus corona tersebut.

Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir konten-konten yang bermuatan pornografi, SARA dan melanggar norma kesusilaan yang ada di Netflix.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat sepanjang 2019 total aduan diterima terkait leasing sebanyak 31 kasus. Dari total aduan tersebut, masalah kredit macet menjadi paling banyak diadukan yakni sebanyak 25 persen.

Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo mengatakan, aduan terhadap Meikarta menjadi puncak tertinggi yakni berada di 7,4 persen dari sekian banyak properti lain. Dengan rata-rata konsumen menanyakan nasip pembangunan yang mangkrak.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait larangan penggunaan kantong plastik. Menurutnya, dari segi aspek lingkungan kebijakan tersebut sudah cukup tepat.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pembentukan panitia khusus (pansus) yang diusulkan DPR terkait kasus Jiwasraya tidak akan menyelesaikan akar permasalahan untuk mengembalikan dana polis nasabah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat total pengaduan sepanjang 2019 mencapai sebanyak 1.871. Adapun dari total pengaduan tersebut sebanyak 1.308 dilakukan secara berkelompok atau kolektif dan sisanya 563 dilakukan secara individu.

Jikapun pada akhirnya Pansus menyetujui bailout, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi bacakan baru layaknya kasus Century yang belum selesai higga sekarang.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak kepolisian dan Kemenhub/Dishub setempat untuk segera mengusut penyebab kecelakaan yang menimpa PO Bus Sri Wijaya di Pagar Alam, Sumatera Selatan (Sumsel). Insiden tersebut telah menewaskan 27 orang penumpangnya.

Aset First Travel sejatinya adalah milik korban yang sudah membayar untuk umroh, tetapi tidak diberangkatkan oleh biro tersebut tanpa ada kepastian.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Grab menghentikan sementara penyewaan Grabwheels. Hal ini menyusul adanya insiden yang menewaskan dua orang pengguna Grabwheels karena tertabrak mobil beberapa hari lalu.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengingatkan konsumen untuk tetap mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional. Belanjalah berdasar pada kebutuhan (bukan keinginan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, jika dilihat dari sisi intan finansial, kenaikan tersebut bisa menjadi solusi atas defisit BPJS Kesehatan. Namun jika dilihat dari aspek yang lebih luas, kebijakan ini bisa memicu hal yang kontra produktif bagi BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, rencana sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak akan efektif membuat efek jera, sebab tidak semua orang memiliki SIM dan paspor.