Jokowi dinilai lebih sibuk urusi dana CSR dibanding APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengancam akan 'menyembelih' pimpinan SKPD tertentu apabila sampai akhir tahun anggaran realisasi APBD tidak mencapai 98 persen.Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai Jokowi lebih cenderung dan sibuk mengurusi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dibandingkan dengan penyerapan APBD. Dana yang berasal dari CSR bisa menjadi salah satu penyebab terhalangnya pelaksanaan program yang bersumber dari APBD."Gubernur terlalu sibuk dengan dana CSR ketimbang melakukan monitoring terhadap penyerapan APBD 2013," ujar Amir di Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/7).Menurut dia, Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang penggunaan bantuan program CSR yang ditujukan ke Kepala SKPD, tidak boleh langsung digunakan. Tetapi lebih dahulu harus dimasukkan dari bagian APBD."Ketentuan dalam perundang-undangan ini adalah untuk menjaga agar dana CSR di satu sisi tidak dimanfaatkan sebagai gratifikasi kepada pejabat pemerintah. Dan di sisi lain untuk mencegah terjadinya pencucian uang," jelas Amir.Oleh karena itu, menurut Amir, unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) harus menjaga keseimbangan perekonomian daerah. "Tidak hanya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap realisasi APBD. Tetapi juga dapat melakukan pengawasan terhadap upaya penggalangan dana CSR oleh para kepala SKPD dan lainnya," tandasnya.