Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyatakan dalam masa awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tak menunjukkan konsentrasi pada pemberantasan korupsi. Berbagai kebijakan yang diterbitkan masih terkesan sporadis."Saya melihat 50 hari ini cara pemberantasan korupsi oleh Jokowi sporadis dan belum komprehensif. Dia meminta berbagai penghematan tapi tidak ada grand design yang jelas tapi terkesan ad hoc," kata Burhanudin saat kata Burhanudin dalam diskusi Tantangan Pemberantasan Korupsi Era Pemerintahan Jokowi-JK di kantor ICW Jakarta, Senin (8/12).Menurutnya beberapa bulan awal Pemerintahan Jokowi sudah cukup membuat sistem pemberantasan korupsi yang bagus. Sistem inilah yang diharapkan oleh masyarakat segera dapat diimplementasikan."Seharusnya waktu 50 hari adalah waktu yang cukup menyatukan langkah dan membuat design yang besar," terang dia.Selain itu, dia menilai Jokowi mempunyai modal besar untuk melakukan terobosan pemberantasan korupsi. Jokowi tak mempunyai dosa masa lalu yang menyandera langkah politiknya."Minimal Jokowi tidak seperti elit lama, tidak menggendong dosa masa lalu. Dia mempunyai nyali dan beban yang minimal dalam memberantas korupsi," pungkas dia.
50 Hari berkuasa, belum ada gebrakan Jokowi berantas korupsi
Berbagai kebijakan yang diterbitkan Jokowi masih terkesan sporadis, tanpa perencanaan yang jelas.
Advertisement
Rekomendasi
