Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan permasalahan data masyarakat di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi awalnya menceritakan bahwa saat dulu menjadi direktur bank, ia tak ingin setiap divisi punya data masing-masing.
"Saya suka bercanda bilang kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden kalau saya jadi Dirut bank dulu itu enggak boleh setiap manager ingin punya data base sendiri, saya bilang enggak boleh, kepala divisi ingin punya data sendiri, sama saya, saya larang. Semua direktur punya data sendiri enggak boleh," katanya saat acara MoU soal data di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (2/3).
"Harusnya sama juga sama Bapak (Presiden) setiap kementerian lembaga punya data base sendiri, nanti bapak pusing karena bapak akan punya berapa ratus data base yang isinya nama, alamat, tanggal lahir, nah itu problem," sambungnya.
Maka dari itu, ia tidak ingin Kemenkes mengelola data sendiri karena khawatir tidak tepat sasaran. Baiknya, Kemenkes kerja sama dengan institusi lain bila membutuhkan data yang akurat. Terutama, untuk sasaran vaksinasi kepada masyarakat yang membutuhkan pendataan.
"Jadi saya enggak ingin kementerian kesehatan mereplikasi atau menduplikasi data yang sudah tupoksi atau kekuatan di tempat lain," ujarnya.
Budi mengatakan, Kemenkes tinggal memastikan datanya benar atau tidak. Soal melacak data masyarakat, bisa merujuk ke instansi lain.
"Cuma kita mesti memastikan datanya itu benar dan terkini, jadi semua data demografi ambil NIK saja, nama alamat tanggal lahir enggak usah diambil biar kita secara online tanda tangan (MoU bersama KPU) seperti ini biar punya akses," pungkasnya.
