Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso mengatakan, tokoh di balik layar kudeta Partai Berkarya dan Partai Demokrat tidak jauh beda. Hanya saja figurnya berbeda. Namun, Priyo enggan menyebut siapa yang ia maksud.
"Siapa di balik layar itu sudah tentu tidak cukup arif kalau saya menyampaikan tapi kurang lebih tidak beda tipis dengan yang disinyalkan mas Andi (Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng). Cuma figurnya lain," kata Priyo dalam webinar, Rabu (3/3). Dalam webinar ini juga dihadiri oleh Andi Mallarangeng.
Partai Berkarya sebelumnya mengalami gejolak. Muchdi Purwopranjono menjadi Ketua Umum menggantikan Tommy Soeharto melalui Munaslub.
Hasil gugatan kubu Tommy berhasil menang di PTUN. SK Pengurus yang didaftarkan ke Kemenkumham pun dibatalkan.
"Alhamdulillah keadilan masih tegak lewat amar putusan hakim PTUN ya kembali ke yang berhak di bawah kepemimpinan mas Tommy dan saya sebagai sekjen," kata Priyo.
Ia pun menilai, Demokrat nasibnya beda dengan Berkarya. Sebab, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengumumkan ke publik upaya kudeta.
"Publik dengarkan seksama problematikanya meski masalah internal ini untungnya diawasi se-Indonesia termasuk masyarakat kita anda beruntung di sini kami tak beruntung," ucap Priyo.
Sementara, Berkarya tidak membuka masalah ini di publik. Sebab, kata Priyo, hanya masalah faksional di internal partai. Faksi itu pun wajar ada di partai-partai besar, termasuk partai penguasa.
"Kenapa Bekarya tak umumkan seperti AHY karena untuk persoalan yang sebenarnya mohon maaf kecil persoalan yang sebenarnya faksional tertentu yang semua tahu Berkarya didirkan mas Tommy seperti juga semua tahu namanya Demokrat pak SBY, PDIP ya bu Mega," kata Priyo.
Masalah tersebut dianggap remeh oleh Berkarya kubu Tommy ketika itu. Munaslub yang digelar kubu Muchdi pun dinilai abal-abal.
Lantas, kubu Muchdi ini menggelar Munaslub ke kediaman seseorang dan diatur seolah digelar rapat melalui Zoom dan memberhentikan Tommy Soeharto serta memilih ketua umum baru.
"Dan didaftarkan ke Kemenkum HAM dan ternyata itu yang terjadi Menkum HAM keluarkan SK, kita semua kaget bukan main," kata Priyo.
Ia pun bilang, bahwa masalah faksional yang kecil ini akan menjadi permasalahan ketika ada intervensi dari luar.
"Yang jadi soal itu adalah kalau fasional ini menjadi menarik ketika ada intervensi dari luar yang dalam tata krama kita masing-masing punya aturan lewat AD/ART itu sudah diatur tak memungkinkan pihak luar bisa ikut intervensi apa yang terjadi di internal," kata Priyo.
