#2019GantiPresiden

Polri sendiri tidak bisa melarang perang tagar di media sosial pada tahun politik ini. Apalagi menurut Rikwanto, Bawaslu saat ini masih menganggap fenomena perang tagar sebagai hal yang wajar.

Car Free Day di Thamrin berulang kali dijadikan tempat kegiatan politik. Meski telah ada larangan, beberapa pihak masih saja membandel dan mengadakan kegiatan politik di kawasan Soedirman-Thamrin tersebut.

Dia mengungkapkan, manuver PKS ini memberikan pembelajaran politik yang tidak baik kepada masyarakat. Bahkan dengan label partai yang telah lama berdiri, tindakan ini dinilai meresahkan terhadap perkembangan demokrasi.

Hal ini disampaikan oleh Mendagri yang menyayangkan dugaan intimidasi di CFD.

Pria korban intimidasi di car free day diperiksa polisi. Pemeriksaan ini merupakan perdana.

Kedatangan anggota Brimob Polda Jateng bersenjata lengkap ke kantor DPC Gerindra Kota Semarang dan DPD Gerindra Jateng dinilai sebagai tindakan ilegal. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai itu sebagai bentuk intimidasi.

Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Massa Perindo, Arya Mahendra Sinulingga, menilai, gerakan 2019 ganti Presiden tak mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto. Hal ini terbukti turunnya suara Prabowo di sejumlah survei.

Ini isi buku panduan #2019GantiPresiden yang dibagikan pada relawan. Dalam berkampanye lewat media sosial, relawan diajak untuk menyiarkan berita yang terkonfirmasi dan dibuat oleh media massa resmi. Mereka juga memiliki tim klarifikasi atau Tabayyun apabila ada berita negatif terhadap gerakan.

Upaya polisi dan Satpol PP bikin Car Free Day bebas kaos politik. Dodi, salah seorang relawan mengaku sempat dicegat oleh petugas ketika akan melintas di jalur diadakannya hari bebas kendaraan bermotor. Seorang anggota kepolisian yang berjaga memintanya ganti pakaian kalau ingin melintas.

"Karena sekarang kan ada deklarasi, jadi yang bertagar A, B, C dan D, kalau ada deklarasi tidak boleh kalau masuki kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor," lanjut dia.

Indonesia Network Election Survei (INES) memperkirakan pada tahun 2019 masyarakat akan memilih presiden baru. Hasil survei yang dilakukan pada 12 sampai 28 April 2018 ini menyatakan, 76,3 persen responden ingin lahir presiden baru di 2019.

Gerakan ini tidak akan memberikan calon alternatif lain karena bukan dari gerakan politik. Menurut Mardani, biar proses politik di luar gerakan yang berjalan. Sementara mereka hanya memberikan tekanan dan dorongan aspirasi masyarakat untuk mengganti presiden saat hari pemilihan 2019 nanti.

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden yang juga politikus PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan gerakan relawan ini tidak ada campur tangan politik. Adapun dana tersebut dipakai untuk kegiatan deklarasi, dan penerbitan buku manual untuk relawan.

Deklarasi 2019 Ganti Presiden. Sejumlah orang menyerukan pergantian presiden secara konstitusional melalui Pilpres 2019.

"Kita ingin lakukan pendidikan politik. Cukup sudah pencitraan. Cukup sudah pembohongan. Cukup sudah upaya membodohi masyarakat. Masyarakat disuruh ternak kalajengking. Masyarakat disuruh masuk gorong-gorong apa itu cerdas? 2019 ganti presiden," kata sang inisiator, Mardani Ali Sera.

Di lokasi CFD, petugas Satpol PP terus mengingatkan agar kegiatan itu tak dijadikan ajang kampanye politik.

Pantauan PulseFeed, ada dua lapak yang menjual aksesoris beratribut partai. Satu lapak milik Rizal (46) yang menjual hiasan kulkas dengan lambang PKS disertai angka 8 yang merupakan nomor urut pada Pemilu 2019.

Dia mengatakan kepada relawan yang hadir untuk tidak takut menggunakan atribut #2019GantiPresiden."Kalau di masjid enggak boleh berpolitik, kalau di CFD enggak boleh berpolitik mungkin ini bukan di Jakarta. Mungkin itu di Korea Utara," ujar Habiburokhman ketika berpidato.

Mereka tampak melakukan aksi senam. Koordinator Relawan Jokowi Aja, Reza Setiawan, mengatakan, aksi ini simpatisan. Dan berharap di ajang Pilpres 2019 berjalan sehat.

Wakil Gubernur DKI, sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemilu 2019 Gerindra, Sandiaga Uno, menegaskan, tidak boleh ada yang menjual ataupun membagikan kaos bermuatan politik di Car Free Day (CFD). "Iya dan kegiatan berbasis politik dilarang. Itu UKM kan jualan. Kita pastikan baju tak berkonten politik." kata Sandi.