#2019GantiPresiden

Berpontensi terjadi gesekan, gerakan #2019GantiPresiden harus dihentikan. Perselisihan yang terjadi di antara kubu pendukung kedua pasangan bakal capres-cawapres tidak lagi berlangsung sebatas adu argumen. Melainkan, sudah menjurus ke tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Diduga ada 'penumpang gelap' dalam aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden. Ada lima indikasi mengapa gerakan #2019GantiPresiden ditunggangi penumpang gelap yang mengancam NKRI.

Ahmad Dhani tak bisa datang lantaran ada kesibukan di Surabaya. Sedangkan Neno batal hadir demi kondusifitas Kota Solo.

Waspadai upaya kelompok garis keras menyusup gerakan politik Pilpres. Kelompok itu dikhawatirkan membaur dengan masyarakat untuk memperluas jaringan dengan memanfaatkan momentum Pilpres mendatang.

Semula panitia menggagas Gerakan #2019GantiPresiden yang akan digelar di kawasan Tugu Adipura Bandarlampung, namun kemudian diubah menjadi Deklarasi #2019 Prabowo Presiden, dengan lokasi acara dialihkan ke Bambu Kuning Square.

Gerakan #2019GantiPresiden gencar dilakukan. Masyarakat perlu waspada karena dikhawatirkan ada kelompok tertentu memanfaatkan momentum tersebut. Mereka diduga ikut 'nimbrung' untuk membuat kegaduhan menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Gerakan tagar 2019GantiPresiden masif dilakukan menjelang Pemilihan Presiden 2019 nanti. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merupakan inisiator aksi ini.

Beberapa waktu lalu, deklarasi #2019GantiPresiden memang sempat memicu polemik. Sehingga, Ngabalin menyebut gerakan itu sebagai tindakan makar.

Ketua Panitia jalan sehat, Dadyo Hasto Kuncoro berpendapat, kegiatan yang dikemas dalam 'Jalan sehat warga Solo untuk Indonesia Berdaulat' tersebut hanya membutuhkan pemberitahuan. Kepolisian juga tidak mengeluarkan larangan atas kegiatan tersebut. Hanya tidak memberikan rekomendasi.

Menurut Eddy, wajar jika gerakan tagar tersebut nantinya bertransformasi menjadi #2019DukungPrabowo. Prabowo juga akan segera ditetapkan sebagai Calon Presiden 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Joko Widodo, Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Presiden Joko Widodo. Kedua pihak yakni yang pro dan kontra harus mendapatkan ruang yang sama sesuai aturan yang berlaku.

"Larangan itu kan hanya di Kota Barat saja. Kalau mengadakan di tempat lain, harus mengajukan juga kepada Kepolisian setempat sama pemilik lahan. Kalau Kota Barat kan aset Pemkot, kalau di mau mengadakan di tempat lain, ya silakan mengajukan izin," tandas Condro.

"Saya sih sebenarnya usulin mbok deklarasinya, deklarasi capres gitu kan lebih jelas wong calonnya sudah dua kok," ujar Ganjar.

Ada tiga garis besar makar. Satu membuat merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden seperti disandera diculik. Kedua merencanakan merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden sehingga pemerintahan lumpuh. Ketiga, mengganti ideologi Indonesia yakni Pancasila.

Gerindra nilai polisi tak netral larang acara 2019GantiPresiden di Sumbar. Andre mengatakan wasit Pemilu adalah Bawaslu dan KPU, bukan polisi. Sebagai wasit Pemilu, KPU dan Bawaslu telah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan termasuk kampanye melainkan kebebasan berekspresi.

Gubernur NTT bakal larang deklarasi #2019GantiPresiden jika tak berizin. Viktor menegaskan, Pemprov NTT tidak membatasi kebebasan warga untuk mendeklarasikan #2019GantiPresiden. Viktor mengaku tahu betul warga memiliki hak untuk mengganti presiden di Pilpres 2019

"Kami menilai bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan makar dan dalam deklarasi tersebut diindikasi telah disusup oleh kelompok beraliran ekstrimis radikal, yang ingin membahayakan NKRI," ujar Koordinator aksi, Achdan Mubarok, dalam orasinya, Selasa (4/9).

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan, gerakan #2019GantiPresiden yang massif dilakukan di sejumlah daerah, bukan bagian dari Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto.

Ada lima poin yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan suatu acara dapat dilakukan. Hal itu berdasar pada Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

GP Ansor Jawa Tengah minta aparat membatalkan acara jalan sehat di Solo pada Minggu (9/9) mendatang. Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh pelopor #2019GantiPresiden, Neno Warisman dan Ahmad Dhani. Acara tersebut dikhawatirkan bakal ditunggangi oleh kepentingan politik.