4 Pulau Aceh

Total ada 4000 lampiran yang masuk dalam Kepmendagri bernomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tersebut.

Bima menegaskan, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah terkait aturan kepemilikan 4 pulau itu

Rieke Diah Pitaloka mendukung langkah Presiden Prabowo mengambilalih penyelesaian polemik Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Aceh atas 4 pulau

Hasan menepis spekulasi permasalahan pulau itu dikarenakan dianggap kepentingan Presiden Joko Widodo ke-RI melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Sejarah Pulau Mangkir Gadang melibatkan sengketa kepemilikan antara Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung sejak era kolonial.

Jusuf Kalla, yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-10 & ke-12, memberikan pendapatnya mengenai sengketa empat pulau milik Aceh yang kini jadi Masuk Sumut

"Saya kira kalau Menteri Dalam Negeri cepat bisa mengambil inisiatif 1-2 hari ini," kata Wakil Ketum Golkar.

Bahtra menilai ada empat hal yang perlu dilakukan terkait perebutan 4 pulau tersebut seperti penundaan eksekusi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Ketua MPP PKS Mulyanto meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengkaji ulang secara seksama keputusan mengubah status empat pulau.

Bima Arya mengaku polemik kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut disikapi dengan serius oleh Kemendagri.

JK paham yang menjadi tujuan Tito ingin mencari pusat pemerintahan terdekat dari wilayah tersebut. Tetapi ada nilai-nilai historis yang tak boleh dikesempingkan

JK mengungkapkan empat pulau yang diklaim menjadi wilayah Sumatera Utara sebenarnya masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil, Aceh.

JK menambahkan, bagi Aceh persoalan perpindahan kepemilikan empat pulau itu lebih dari sekadar wilayah administrasi.

Kementerian Dalam Negeri bakal mengkaji ulang sengketa empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Rieke 'Oneng' buka suara terkait polemik 4 pulau di Aceh dan sengketanya.

Politikus NasDem ini tidak rela jika pulau-pulau tersebut diklaim oleh Sumatera Utara.

Kini empat pulau itu menjadi milik Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini kemudian menuai polemik.

Soal status kepemilikan empat pulau ini ternyata sudah berlangsung sejak 2007 silam

Empat pulau itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang

Sebenarnya, kata Tito, terkait persoalan batas daratan sudah selesai antara Aceh Singkil dan Tapunuli Tengah dan ditandatangani kedua belah pihak.