Aboe Bakar Al-Habsy

"Situasi ini membuat kita sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang?"

Agenda utama dari Muswil adalah pergantian kepengurusan di tingkat Wilayah/ Provinsi. Serta akan ada pidato politik Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.

Penahanan terhadap Imam Besar FPI Rizieq Syihab menimbulkan sejumlah reaksi dari para kerabat hingga politikus ternama Tanah Air.

Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menyampaikan jika pihak keluarga siap menjadi penjamin atas pengajuan penangguhan penahanan terhadap Habib Rizieq Syihab yang saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab.

Munas yang akan digelar Minggu (29/11) besok memiliki agenda arahan ketua majelis syura PKS, Sosialisasi Kebijakan Strategis Partai, Pengumuman dan Pelantikan Pengurus DPP PKS 2020-2025 dan pidato politik Presiden PKS.

Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, puncak Munas V PKS akan digelar pada 29 November 2020. Para peserta akan datang mulai 26 November 2020. Setiap peserta dan panitia yang wajib menjalani tes PCR dan karantina mandiri sembari menunggu hasil tes.

Aboe Bakar menerangkan, PKS meminta semua kadernya, mengenalkan pasangan calon yang diusung partai, dari pintu ke pintu. "Ini sudah menjadi khas dan karakter PKS," ujar Aboe Bakar.

Sekjen PKS ini menyinggung waktu pensiun Kapolri Jenderal Idham Azis di awal 2021. Menurutnya, mutasi ini bagian dari penyiapan sosok yang akan dijagokan duduk di kursi Tribrata 1.

"Tapi sekali lagi bahwa RUU itu inisiatif dari semua, kesepakatan-kesepakatan fraksi-fraksi yang muncul dari Baleg dibawa ke paripurna yang semuanya juga sudah memberikan dukungan termasuk fraksinya pak Aboe Bakar dengan catatan-catatannya," kata Bima.

Aboe mengaku menerima laporan adanya pemanggilan terhadap panitia diskusi oleh pihak berwajib. Menurutnya, hal itu pemberangusan mimbar akademik.

"Tentunya Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit. Agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain," kata dia.

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra, sudah offside,"

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perppu ini dianggap memangkas kewenangan DPR karena hampir semua kewenangan penganggaran diambil alih oleh pemerintah.

"Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus Jiwasraya? Ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini? Siapa saja mereka?," kata Aboe.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menolak pembentukan Panitia Kerja (Panja) dalam kasus dugaan penyelewengan dana asuransi Jiwasraya. PKS lebih memilih pembentukan Pansus ketimbang Panja.

Dia mengungkapkan, Raker ini niatnya untuk menanyakan banyak hal, termasuk terkait proses hukum kasus PT Jiwasraya.

Menurutnya, kesan hubungan antara umat dan Polri kurang harmonis bisa merusak bangsa. Aboe sendiri tidak yakin umat dan Polri benar-benar bermusuhan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyusun nama-nama anggota fraksi yang bakal mengisi alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. PKS mendapatkan satu kursi ketua badan dan enam wakil ketua komisi.

Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti pos Kemendikbud yang diisi oleh mantan Pendiri dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim yang latar belakangnya adalah pebisnis. Menurutnya, penunjukan Nadiem oleh Jokowi ibarat berjudi.