Achmad Basarah

Sama-Sama Sibuk, Zulkifli Hasan dan Megawati Belum Sempat Bertemu. Terkait peluang koalisi di Pilpres 2024 Basarah belum bisa memastikannya. Sebab, saat ini PDIP masih memberi waktu bekerja untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua MPR Minta DPR Kaji Usul Tito Soal Evaluasi Pilkada Langsung. Basarah menilai semua pihak baiknya bisa memberikan pandangan soal pelaksanaan pilkada apakah melalui pilkada langsung atau tidak langsung.

Ideologi transnasional yang sudah masuk ke Tanah Air menurutnya yakni ideologi individualisme, liberalisme, mengkampanyekan gaya hidup hedonis, narkoba, seks bebas, hingga tuntutan perkawinan sejenis serta ideologi yang bersifat ekstremisme agama yang menolak Pancasila.

Wacana amandemen tersebut lantas menimbulkan kecurigaan bakal berujung pada kembali dipilihnya presiden oleh MPR dan menghapus pilpres langsung, serta menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024, merupakan puncak pesta demokrasi sehingga kewajiban bersama untuk menyukseskannya. Pelantikan ini juga menjadi momentum mengokohkan persatuan dari sebelumnya sempat renggang akibat perbedaan politik.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyebutkan sebanyak 20 kepala negara atau perwakilan dari negara-negara sahabat akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, pada Minggu (20/10).

Basarah mengatakan, demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi langkah Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto melakukan safari politik ke sejumlah petinggi partai koalisi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, apa yang dilakukan Prabowo sebagai upaya menjaga silaturahmi.

Wacana Surya Paloh dan Prabowo Subianto terkait amandemen UUD 1945 secara menyeluruh menimbulkan pro dan kontra.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Ahmad Basarah mengatakan PDI Perjuangan akan mempertimbangkan kembali wacana amandemen UUD 1945 jika pada perjalanannya muncul wacana mengubah pasal di luar kewenangan MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya mendukung apapun keputusan Presiden Joko Widodo untuk menarik Gerindra ke dalam koalisi pendukung pemerintahan.

Pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga poin kesepakatan. Salah satu Surya dan Prabowo sepakat amandemen UUD 1945 menyeluruh.

Apakah pertemuan itu akan membahas kepastian Gerindra bergabung pemerintahan atau tidak, Basarah menyebut hal itu sepenuhnya berada di tangan Jokowi.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan amandemen terbatas tidak menyentuh tata cara pemilihan presiden. PDIP memiliki sikap hanya ingin mengubah pasal 3 UUD 1945 yang menyangkut kewenangan MPR.

Sehingga, kata Basarah, jika ada pernyataan berbeda dengan apa yang disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, menjadi masalah internal partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Dari 10 pimpinan MPR yang paling kaya ialah Fadel Muhammad dengan total kekayaan Rp 113 miliar.

"Diminta untuk bermusyawarah, untuk menyepakati siapa ketuanya. Nama-nama itu dari PDI perjuangan saya sendiri," kata Basarah

"Berbeda suara dengan pemerintah itu akan menjadi vitamin," jelas Pangi.

"PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk hadirkan haluan negara melalui ketetapan MPR," ungkapnya.

Kursi Ketua MPR periode 2019-2024 masih diperebutkan oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah ingin pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat. Karena itu, dia meminta Golkar dan Gerindra berembuk.