Agraria

Balik Nama Tanah Maksimal 10 Hari Mulai 17 Agustus, Ini Daerah Tahap Pertama

Penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap.

Komisi III DPR Minta Kasus Konflik Agraria Dihentikan Sementara

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

BPN dan UIN Palu Kolaborasi Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Sulteng, Beri Kepastian Hukum Aset Umat

Kanwil BPN Sulteng dan LPPM UIN Datokarama Palu bersinergi mempercepat sertifikasi tanah wakaf Sulteng, memastikan kepastian hukum aset umat dan mencegah penyerobotan. Kolaborasi ini melibatkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan KKN tematik.

Senator Aceh Adukan Konflik Lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI: Warga Tuntut Keadilan Atas Tanah Ulayat

Senator Aceh Sudirman Haji Uma mengadukan konflik lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI, menyoroti dugaan pencaplokan tanah ulayat warga oleh perusahaan perkebunan. Warga menuntut keadilan.

Ombudsman RI Selamatkan Potensi Kerugian Masyarakat Rp130,26 Miliar pada 2025

Ombudsman RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025, menegaskan perannya dalam pengawasan pelayanan publik yang berdampak sistemik dan transparan.

BPN DKI Tetap Buka Layanan Pertanahan Libur Nataru 2025-2026, Permudah Urusan Masyarakat

Kanwil BPN DKI Jakarta memastikan layanan pertanahan tetap beroperasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus aset tanah.

Pakar Puji Penguatan Sistem Informasi Pertanahan BPN untuk Cegah Sertifikat Ganda

Pakar sistem informasi memuji langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat Sistem Informasi Pertanahan, dinilai strategis mencegah sertifikat ganda dan wujudkan kepastian hukum agraria.

Ombudsman Kepri Selesaikan 190 Laporan Maladministrasi, Pertanahan Dominasi Keluhan Masyarakat

Perwakilan Ombudsman Kepri berhasil menyelesaikan 190 laporan dari 800 pengaduan masyarakat hingga Oktober 2025, dengan maladministrasi pertanahan menjadi isu utama. Temukan detail penyelesaian laporan Ombudsman Kepri dan kasus-kasus yang ditangani.

DPR Setujui Pembentukan Tim Pansus untuk Selesaikan Konflik Agraria, Ini Daftar Anggotanya

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pembentukan tim dilakukan setelah diadakannya rapat pengganti Badan Musyawarah Pimpinan DPR.

Fakta Unik: 96,72% Tanah di NTT Bersertifikat! BPN NTT Dorong Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Sengketa

BPN NTT gencar dorong penerapan sertifikat tanah elektronik untuk perlindungan hak masyarakat dan cegah sengketa. Temukan bagaimana inovasi ini menjamin kepastian hukum!