Agun Gunandjar Sudarsa

Presidium Penyelamat Partai Golkar menilai Munas di Bali ilegal karena belum disetujui dalam rapat pleno.

Lawan Ical lainnya diprediksi tak hadir di Bali karena ingin menggelar Munas pada Januari 2015.

"Nomenklatur Presidium tak dikenal dalam tradisi Partai Golkar," Ketua DPD I Golkar Sultra, Ridwan Bae.

Keputusan bahwa Munas digelar pada 30 November mendatang mengubah konstelasi politik bursa calon ketua umum Golkar.

Agun bahkan tak segan-segan menyatakan menolak pencalonan Ical.

Tujuh calon ketua umum Partai Golkar dimungkinkan bersatu dengan hanya mengusung satu nama untuk melawan Ical.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, menyebut server e-KTP ada di Kalibata dan Batam.

Agun yakin pemilik suara di Munas yakni DPD I, DPD II & sayap partai akan berubah pikiran untuk kembali mendukung Ical.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum mau blak-blakan terkait lokasi server e-KTP.

Banyak versi mengenai lokasi penyimpanan e-KTP. Ada yang mengatakan berada di Belanda.

Dia menyayangkan jika proyek triliunan rupiah tersebut harus dihentikan sementara.

"Setahu saya ada di Kalibata dan satunya di Batam. Server e-KPT di luar negeri saya baru dengar," kata Agun.

Dewan Pertimbangan Golkar juga minta agar di pleno besok ditanyakan pada DPP soal Ical ingin jegal calon lain di Munas.

Menurut Agun, penunjukan Nurdin tidak sesuai dengan aturan yang disepakati di Golkar.

Tujuh tokoh itu antara lain Agung Laksono, MS Hidayat, Priyo Budi Santoso dan Airlangga Hartarto.

Menurut dia, Munas harus melahirkan orang-orang baru yang mampu membawa perubahan bagi Golkar.

PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP belum menyerahkan nama dengan alasan menunggu kabinet Presiden Jokowi terbentuk.

Hingga sore ini, rapat paripurna DPR belum memutuskan pengesahan daerah otonomi baru.

Kedatangan ratusan warga ini sempat membuat petugas Pamdal DPR kerepotan.

RUU Pemda rencananya akan disahkan pada 25 September.