Akuntabilitas Daerah

Kanwil Kemenkum NTT Pastikan Harmonisasi Ranperda APBD Malaka TA 2025 Selaras Aturan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) telah mengharmonisasikan Ranperda dan Ranperbup APBD Malaka Tahun Anggaran 2025, memastikan kepastian hukum dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Pemkot Ambon Luncurkan SIPD Daring, Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pemkot Palangka Raya Raih WTP ke-10, Bukti Komitmen Jaga Transparansi Keuangan

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

Pemkab Kapuas Raih WTP ke-8, Perkuat Komitmen Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK, menegaskan komitmen kuat dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Banjar Sukses Pertahankan Opini WTP, Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemkot Makassar Targetkan 1.000 Sertifikat Aset Rampung 2026, Perkuat Akuntabilitas Daerah

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

Pemprov Kalsel Serahkan 14 LKPD Unaudited, BPK Targetkan LHP Selesai 26 Mei

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Pemkab/Kota serahkan 14 LKPD Unaudited ke BPK Perwakilan Kalsel. Bagaimana proses pemeriksaan 60 hari ini akan memastikan transparansi keuangan daerah?

Wali Kota Probolinggo Dukung Penuh Audit LKPD 2025 oleh BPK untuk Transparansi Keuangan

Wali Kota Probolinggo Aminuddin menegaskan komitmennya terhadap transparansi keuangan daerah dengan mendukung penuh proses audit LKPD unaudited tahun anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Bupati Donggala Ajak Masyarakat Aktif dalam Pengawasan Keuangan Negara Daerah

Bupati Donggala Vera Elena Laruni menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Negara Donggala, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan serta mencegah kerugian daerah.

BPK Kalteng Dorong Kemandirian Fiskal Daerah untuk Akuntabilitas di Tengah Efisiensi Anggaran

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Tahukah Anda? Inspektorat Bekasi Tindak Lanjuti Pemeriksaan Internal 2022-2025, Kuatkan Tata Kelola Anggaran Daerah

Inspektorat Bekasi memulai tindak lanjut hasil pemeriksaan internal tahun anggaran 2022-2025. Cari tahu bagaimana langkah ini memperkuat akuntabilitas keuangan daerah!