Ancaman Pembunuhan

LPSK memberikan bantuan perlindungan, tergantung pada kasusnya. Pada kasus yang menimpa jurnalis detik.com maupun penyelenggara diskusi di UGM, LPSK memilih menunggu laporan. Namun jika ancaman jiwa sudah terlihat secara nyata, LPSK bisa langsung memberi perlindungan tanpa menunggu laporan.

Polri telah memulai langkah penyelidikan untuk mengungkap tindakan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang dijamin undang-undang tersebut.

Diketahui bahwa diskusi yang semula bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan', diganti 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan', karena menuai kecaman dari sejumlah pihak dan diduga makar.

Fathul menambahkan, civitas akademika UII mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap panitia penyelenggara dan narasumber terkait diskusi di UGM.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, Abdul Rodhi, mengecam pelaku pencatutan nama Muhammadiyah Klaten dalam aksi teror tersebut. Rodhi menyebut bahwa pencatutan nama tersebut berpotensi mengadu domba

UII juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada panitia, penyelenggara, moderator dan pembicara diskusi.

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mendesak Kapolri dan Kapolda DIY bisa mengusut upaya teror terhadap penyelenggara dan narasumber diskusi di UGM. Kasus seperti ini, katanya, harus disikapi serius agar tidak kembali terulang.

Muhammadiyah tidak tahu menahu soal seminar mahasiswa di UGM. Kalaupun ada oknum yang mengatasnamakan Muhammadiyah, maka jelas bukan atas persetujuan dan sepengetahuan Muhammadiyah.

Ketua DPP Partai Demokrat ini menilai, peristiwa di UGM itu menjadi pukulan berat bagi demokrasi dan memalukan wajah Indonesia sebagai negara demokrasi.

Kendati demikian walau mudah bagi polisi membongkarnya, kata Neta, masih tetap membutuhkan dorongan dari segala pihak seperti para aktivis, akademisi bahkan media untuk bersama-sama mendesak pengusutan kasus diskusi berbuntut teror ini, hingga tuntas.

Namun hingga sampai saat ini, kata dia, pihak kepolisian belum mendapatkan laporan dari penyelenggara baik dari moderator, narasumber maupun panitia diskusi CLS.

Dia melanjutkan, pada dasarnya setiap orang berhak untuk berpendapat dan berkomunikasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Konstitusi Indonesia pada Pasal 28 E, F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden CLS FH UGM, Aditya Halimawan mengatakan, pihaknya mengelola dua grup whatsapp. Dua grup whatsapp itu berisi lebih kurang 400 anggota di dalamnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Riyanto menyatakan, pihaknya mendukung kegiatan diskusi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu merupakan salah satu wujud kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat.

Dekan FH UGM, Sigit Riyanto menyebut penyelenggara diskusi sempat mengalami teror. Teror ini mulai bermunculan pada Kamis (28/5) malam.

Dekan FH UII, Abdul Jamil mengatakan, dari Kamis (28/5) hingga Jumat (29/5), Ni'matul mengalami teror. Teror ini menyasar rumah Ni'matul yang berada di daerah Sorogenen, Kota Yogyakarta.

Pengancaman tersebut dilakukan pelaku ketika mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada korban, Sabtu (16/5). Dia mengancam akan melakukan tindakan kekerasan disertai dengan mengirim foto senjata api.

Masalah ini akan dilaporkannya ke pihak kepolisian setempat terkait ancaman pembunuhan atau kekerasan terhadap dirinya dan keluarganya.

Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Kabupaten Garut, Karnoto menyebut bahwa ada petugas medis di Puskesmas Pameungpeuk, Kabupaten Garut yang mendapat ancaman teror berupa penculikan melalui Whatsapp. Terkait ancaman tersebut, Puskesmas Pameungpeuk pun sempat ditutup selama beberapa hari.

Selain bukti percakapan yang berisi ancaman pembunuhan, pihaknya pun melampirkan beberapa hal lain yang ada dalam percakapan tersebut. "Nanti biarkan BK mendalami. Kami sebelum melapor ke Polda Jabar, klien saya sudah mengumpulkan bukti-bukti dulu," ungkapnya.