apbd dki

Realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 mencapai Rp67,3 triliun atau 86,56 persen dari target Rp77,8 triliun.

Dalam rekomendasinya, Kemendagri menilai anggaran BTT DKI 2023 sebesar Rp648,5 miliar sangat kecil. Kemendagri menyebut jumlah itu tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan Rp74,3 triliun.

Satgas berjumlah tiga orang. Dua orang mengawasi pengelolaan APBD dan satu lainnya mengawasi pengelolaan BUMD. Heru menegaskan keberadaan Satgas bukan untuk mencari-cari masalah, melainkan upaya pencegahan terjadinya kecurangan dan korupsi.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati besaran rancangan APBD 2023 senilai Rp83,78 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan sebesar 41,27 persen untuk pengendalian banjir, penanganan kemacetan, antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

APBD DKI Jakarta 2023 yang disepakati sebesar Rp83.781.085.902.192 (Rp83,78 triliun).

DPRD DKI melihat, niat Heru dalam penanganan banjir, kemacetan, dan dampak resesi ekonomi 2023 terlihat dari alokasi anggaran. "Dari anggaran itu, hampir separuhnya untuk program prioritas."

Jalur Sepeda Peninggalan Anies Dapat Anggaran Perawatan Rp7,5 Miliar. Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan dana untuk perawatan jalur dan evaluasi pembatas sepeda pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp7,5 miliar setelah sebelumnya sempat dicoret dari anggaran dan menuai kecaman dari sejumlah pihak.

Adapun total APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 sebesar Rp83,7 triliun.

Angka ini naik Rp1,2 triliun dari penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82,5 triliun. Padahal sedianya, angka disepakati di KUA-PPAS menjadi rujukan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, kenaikan disebabkan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun.

Selain itu, kata Widy, dana tersebut akan digunakan untuk penguatan pelayanan berbasis komunitas.

Rapat paripurna rencananya akan diawali dengan penyampaian laporan badan pembentukan peraturan daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023.

Anggaran ini naik sebesar 0,09 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022.

Sosialisasi Pergub Tata Ruang harus dilakukan secara merata di 44 Kecamatan di DKI Jakarta.

Dana Rp171 merupakan hasil pangkasan saat rapat bersama DPRD DKI Jakarta. Pihaknya, kata Hari semula mengusulkan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp275 miliar untuk penambahan titik Jakwifi pada tahun 2023. Jakwifi merupakan program penyediaan Wi-Fi gratis di daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan internet.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri mengatakan, kenaikan tiap suara adalah Rp2.500, dari sebelumnya Rp5.000 per suara menjadi Rp7.500 per suara.

Selain itu, kata Heru, Pemprov akan mengoptimalkan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi, yang utamanya bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkait Pemanfaatan Aset Daerah.

Ketetapan KUAPPAS Rp82,5 Triliun ini diputuskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapat Banggar yang digelar selama empat hari sejak 31 Oktober hingga 3 November 2022 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.

Kemudian pukul 14.00 WIB, rapat akan dilanjutkan dengan pidato Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengenai Rancangan Pembangunan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.