APBN 2016

"Kita bisa sepakati pembentukan 2 panja ini. Pertama panja perumus kesimpulan dan panja draft RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016."

BPK ungkap penyebab LKPP 2016 Menteri Susi diganjar disclaimer. Anggota BPK, Rizal Djalil, mengatakan penyebab diberikannya disclaimer pada KKP karena masih ditemukan persoalan dalam laporan Kementerian Menteri Susi Pudjiastuti tersebut. Pelaporan tidak sebatas pada persoalan kapal.

Menko Darmin soal LKPP 2016: WTP bukan berarti tak ada masalah. Dia mengatakan bahwa Opini WTP yang diberikan oleh BPK merupakan pencapaian yang luar biasa sejak 12 tahun. Menko Darmin pun mengajak agar opini WTP dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja.

Pemberian opini WTP menjadi yang pertama kali sejak Undang-Undang (UU) No.17/2013 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan di 2004. Namun, ada 6 kementerian dan lembaga yang mendapat opini TMP atau disclaimer. Di 2018, semua kementerian dan lembaga harus bisa meraih predikat WTP.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016 telah selesai disusun dan diaudit oleh BPK. Hasilnya, LKPP tersebut diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini WTP menjadi yang pertama kali sejak Undang-Undang (UU) No.17/2013 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan di 2004.

Pemangkasan anggaran yang efektif membuat Indonesia mampu menjaga pertumbuhan tahun lalu yang cukup stabil tinggi yakni 5,02 persen. Selain itu, defisit anggaran juga mampu dijaga di kisaran 2,5 persen.

Realisasi defisit APBN-P 2016 capai Rp 367,7 T atau 2,46 persen PDB. Di mana realisasi penerimaan negara dalam APBN Perubahan 2016 mencapai Rp 1.551,8 triliun. Sedangkan, belanja negara mencapai Rp 1.859,5 triliun. Penerimaan negara terdiri dari salah satunya pajak sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Serapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya KKP capai 96,89 persen. Penyerapan anggaran ini dilakukan melalui kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), guna menunjang kedaulatan di pulau-pulau terluar. Seperti kebun bibit dan rumput laut di Natuna, Nunukan, Simeulue, dan Tual.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memastikan penyelenggaraan tutup tahun anggaran 2016 berjalan optimal. Menurutnya, hingga akhir tahun pencairan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) masih akan mengalami kenaikan.

Kemenkeu: Tahun 2016 jadi sejarah, pertama kali ada penundaan DAU. Ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia‎, penurunan harga komoditas, dan peningkatan risiko pasar keuangan yang berdampak pada melesetnya target penerimaan pajak.

Kementerian ESDM mencatat, per Oktober, realisasi lifting minyak bumi di Indonesia sebesar 825.000 barel per hari (bph). Angka ini melebihi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar 820.000 ‎bph. Pencapaian tersebut tak lepas dari kinerja blok Cepu yang semakin baik.

Basuki optimis realisasi anggaran kementeriannya hingga akhir tahun mencapai 94,38 persen. Sebab, katanya, masih ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.

Kementerian Keuangan memperkirakan defisit anggaran akan mencapai 2,5-2,7 persen tahun ini, lebih besar dibanding yang ditargetkan dari APBN-P 2016 sebesar 2,35 persen. Namun dengan optimalisasi perpajakan dan penghematan anggaran K/L diyakini mampu menjaga defisit tetap aman.

Dalam laporannya, Menteri Sri Mulyani memproyeksikan penyerapan anggaran belanja bisa mencapai 97,1 persen. Sementara, Menteri Sri Mulyani mengungkapkan defisit anggaran akan membengkak mencapai 2,7 persen. Angka ini melonjak 0,2 persen dari perkiraan awal 2,5 persen.

Antisipasi lonjakan defisit anggaran, pemerintah siap tarik utang. Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah saat ini sedang menyusun skema agar defisit anggaran tidak menyentuh 2,7 persen. Sebab, dari perhitungannya, sumbangan defisit dari pemerintah sudah 0,3 persen.

penjelasan yang diberikan kepada Menteri Keuangan tersebut bukanlah pengendapan. Tetapi, hanya kas umum keluar masuk.

"Komisi XI sepakat membentuk panitia kerja (panja) belanja transfer ke daerah dan dana desa."

Angka ini berdasarkan asumsi jumlah kelebihan dana tunjangan guru selama 10 tahun terakhir.

Penghematan tersebut diperkirakan sebesar Rp 72,9 triliun.

Dari total pemangkasan sebesar Rp 64,712 triliun, anggaran Kementerian Pertahanan dipotong sebesar Rp 7,933 triliun