APBN 2021

Adapun hasil pemotongan ini dialokasi ke beberapa kebutuhan anggaran belanja untuk memperkuat penanganan covid-19.

Dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu, Sri Mulyani mengatakan refocusing anggaran pemerintah akan menyisir sekitar Rp26,2 triliun, ditambah Rp6 triliun dari pos belanja transfer keuangan dan dana desa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) pemerintah mulai pekan ini. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjelaskan hasil Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/7).

Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mengklaim telah melakukan langkah luar biasa selama pandemi Covid-19 menerpa Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti realisasi belanja pemerintah yang masih rendah yaitu 15 persen dari APBN hingga akhir Mei. Tidak hanya itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) pun terserap baru sekitar 7 persen.

Kemenkeu melaporkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) mencapai Rp254,19 triliun hingga April 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat hanya sebesar Rp150,7 triliun. Secara kuartalan, posisi SILPA juga lebih tinggi dibandingkan bulan Maret yang hanya Rp178,8 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta memastikan, pemerintah masih akan melakukan refocusing anggaran untuk untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) di 2021. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membengkak.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan momentum penguatan kinerja ekonomi domestik didukung oleh program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran program ini, pada 2021, meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun lalu yaitu mencapai Rp 699,43 triliun.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti utang pemerintah selama kuartal I-2021 yang tembus mencapai Rp6.445,07 triliun. Secara rasio, utang ini setara dengan 41,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, total pemberian stimulus seluruh negara dunia akibat pandemi Covid-19 yang dicatat oleh Dana Moneter Internasional (IMF) telah mencapai USD11,7 triliun. Angka ini setara dengan 12 persen terhadap PDB dunia.

Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan APBN tahun 2021 dirancang untuk menstimulasi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebab selama masa pandemi Covid-19, tingkat konsumsi masyarakat menurun meskipun pendapatan negara juga ikut turun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan refocusing anggaran sebanyak Rp 57,3 miliar di tahun 2021, sebagai upaya dalam penanganan pandemi covid-19. Dengan adanya refocusing tersebut, pagu anggaran Kementerian PUPR dipangkas dari Rp 206,18 miliar menjadi Rp 148,89 miliar.

Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 2021 ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun. Angka ini dipotong 6,97 persen atau Rp342,14 miliar dari Pagu DIPA tahun anggaran 2021 awalnya sebesar Rp4,90 triliun.

Staf Khusus Menteri PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan, penambahan anggaran ini dilakukan untuk memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat di tengah pandemi.

Kementerian Keuangan mencatat belanja negara mencapai Rp282,7 triliun hingga akhir Februari 2020. Posisi ini meningkat sebesar 1,2 persen jika dibandingkan posisi periode sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp279,4 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, belanja barang untuk kementerian/lembaga hingga akhir Februari 2021 mencapai Rp 18,2 triliun. Itu naik 13,5 persen secara tahunan dibanding periode sama 2020 yang sebesar Rp 16 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp219,2 triliun hingga akhir Februari 2021. Pendapatan ini meningkat sebesar 0,7 persen jika dibandingkan posisi periode sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp217,6 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2021 mencapai Rp63,6 triliun atau 0,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp61,8 triliun.

Dalam Perpres 72 tahun 2020, APBN 2020 diproyeksi mengalami defisit sebesar 6,34 persen atau mencapai Rp1.039,2 triliun.

Belanja negara salah satunya terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp48 triliun. Komposisi belanja K/L yang mengalami lonjakan tinggi pada Januari 2021 ada pada belanja barang, modal, dan bantuan sosial (bansos).