Audit BPK

Kejari Tanjungpinang Pastikan Penanganan Korupsi Tiga Kasus Besar Terus Berlanjut, Audit BPK Segera Dimulai

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang memastikan penanganan korupsi tiga kasus besar berlanjut: pembangunan pasar, dana bagi hasil pelabuhan, dan biaya operasional BBM. Audit BPK segera dimulai.

BPK Sulsel Beri Batas Waktu 60 Hari untuk Tindak Lanjut Rekomendasi LHP LKPD 2025

Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan wajib segera menindaklanjuti rekomendasi BPK Sulsel atas LHP LKPD 2025 dalam 60 hari. Apa saja kriteria pemeriksaan BPK yang harus dipenuhi?

Pemkab Subang Siapkan ASN Khusus Tangani Administrasi Dana BOS, Kepala Sekolah Lebih Fokus

Pemerintah Kabupaten Subang mengambil langkah strategis dengan menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus untuk menangani administrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meringankan beban kepala sekolah dan mencegah penyelewengan.

Eks Direktur Pertamina Gugat LHP BPK Kasus Korupsi LNG, Sebut Audit Ilegal

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, akan menggugat LHP BPK kasus korupsi LNG ke PTUN. Ia sebut audit ilegal dan di bawah standar, mempertanyakan validitas laporan negara.

Pemkab Lombok Tengah Tingkatkan Pengelolaan Dana BOS untuk Akuntabilitas dan Kepatuhan Aturan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah intensifkan pembinaan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan bendahara guna memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan dan persiapan audit BPK.

BPK Segera Periksa Laporan Keuangan Daerah Sulawesi Tengah, Dorong Transparansi Anggaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera memulai pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 di Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

BPK Minta Pimpinan K/L Serius Atasi Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.

Pemprov Gorontalo Tegas: SPPG Pelanggar Aturan Program Makan Bergizi Gratis Akan Ditutup

Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan akan melakukan penutupan SPPG yang terbukti melanggar aturan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya temuan makanan tidak layak konsumsi, menegaskan komitmen penutupan SPPG Gorontalo.

Menteri ATR/BPN Soroti Maraknya Aset Daerah Dobel Klaim, Dorong Percepatan Sertifikasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Polda Sultra Periksa 20 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Bibit Disbun Sultra, Indikasi Proyek Fiktif Terungkap

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra intensifkan penyelidikan kasus korupsi bibit Disbun Sultra tahun anggaran 2024. Sebanyak 20 saksi telah diperiksa, mengindikasikan adanya proyek fiktif senilai miliaran rupiah yang merugikan negara.

Kejati Papua Tunggu Audit BPK, Kasus Korupsi Bulog Wamena Belum Tentukan Tersangka

Penyidik Kejati Papua masih menanti hasil audit BPK untuk menuntaskan kasus korupsi Bulog Wamena, yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 37 miliar dan telah memeriksa 19 saksi.

Fakta Menarik: PAN Raih Terbesar! Rejang Lebong Cairkan Rp1,8 Miliar Bantuan Partai Politik untuk 9 Parpol

Badan Kesbangpol Rejang Lebong telah mencairkan Rp1,8 miliar Bantuan Partai Politik untuk sembilan parpol. Penyaluran ini sempat tertunda karena audit BPK, namun kini tuntas. Siapa saja penerimanya?

Fakta Unik: 35 Hari BPK Periksa Kepatuhan Pengelolaan Pajak Badung, Demi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Tim BPK Perwakilan Bali memulai pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Badung selama 35 hari. Langkah ini diharapkan optimalkan pendapatan daerah dan memastikan akuntabilitas keuangan dalam Pemeriksaan Pajak Badung.

Terungkap! Dana CSR PDAM Lombok Tengah Rp200 Juta Lebih Diklaim Sesuai Aturan, Bagaimana Rinciannya?

Direktur Utama PDAM Lombok Tengah mengklaim penyaluran dana CSR PDAM Lombok Tengah senilai lebih dari Rp200 juta telah sesuai aturan, termasuk hasil audit BPK. Simak rinciannya!

Bukan Sekadar Isu, Ini Upaya Transparansi Dharma Jaya di Tengah Dugaan Manipulasi Pajak

Perumda Dharma Jaya gencar lakukan transparansi Dharma Jaya dan perbaiki tata kelola demi jaga kepercayaan publik di tengah isu manipulasi pajak. Apa saja langkah konkretnya?

Terungkap! Total Rp1,8 Miliar Bantuan Parpol Rejang Lebong Cair untuk 9 Partai, Ada Apa Saja?

Badan Kesbangpol Rejang Lebong segera mencairkan total Rp1,8 miliar bantuan parpol untuk 9 partai di DPRD. Penasaran partai mana saja yang menerima dan berapa jumlahnya?

Menanti Audit BPK: Mengapa Tersangka Korupsi Dermaga Batu Ampar Belum Ditetapkan?

Penyidik Polda Kepri masih menanti hasil audit BPK untuk menetapkan tersangka kasus korupsi proyek dermaga Batu Ampar. Apa yang membuat proses ini begitu lama?