Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mengajak masyarakat industri, untuk mewaspadai serangan siber. Sebab serangan siber bisa berakibat fatal, mulai dari berhentinya proses produksi hingga bencana besar.

Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nunil Pantjawati, mengatakan, masa-masa pandemi turut menyumbang angka penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi.

Ini Tujuan BSSN Rancang Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional

BSSN Resmikan Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional

Ancaman di siber yang mempengaruhi masyarakat ini sudah banyak dilakukan jelang pelantikan ini. "Sudah ada sejak dari waktu lalu," ungkap Hinsa.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menjelaskan bawah perang siber memiliki daya rusak yang lebih berbahaya. Menurut dia, perang siber menyasar pola pikir sehingga bisa mengubah perilaku manusia.

DPR melakukan rapat paripurna membentuk panitia khusus untuk membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Pemerintah bersama DPR sedang membahas Rancangan Undang-undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. Semangat dari RUU ini adalah melindungi keamanan siber di era digital seperti sekarang. Namun, APJII meminta RUU ini dibahas dengan pemangku kepentingan di industri terkait.

"Yang ingin saya tanyakan mengapa Komisi I DPR RI tidak dilibatkan BSSN dan langsung berkomunikasi dengan Baleg DPR. Bahwa RUU dimulai dari Badan legislasi, bukan Komisi I DPR RI. Bahwa ini inisiatif DPR RI bersama badan Legislasi," jelas Jerry.

Solusi dalam mengatasi tumpang tindih itu, menurut Jimmy, dengan membentuk pusat legislasi nasional.

"Memang perlu dibicarakan lagi, duduk bersama supaya ini menjadi strategis, bukan hanya berbicara operasional,"

Ardi menuturkan, RUU Kamtansiber tidak boleh dipaksa untuk disahkan. Sebab, ia berkata banyak pihak tidak mengetahui aspek di dalam RUU tersebut, misal dari pihak asosiasi hingga profesi.

"RUU Kamtansiber memiliki potensi menimbulkan disharmonisasi hubungan antar lembaga,"

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mendesak DPR menunda pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Ia mengatakan tidak ada urgensi yang membuat RUU tersebut harus disahkan segera.

Jadi Waka BBSN, Irjen Dharma Pongrekun Serahkan ke Tuhan Soal Capim KPK. Dharma mengaku kalau segala sesuatu adalah anugerah sang pencipta. Termasuk jabatan yang ia pegang saat ini sebagai Wakil Kepala BSSN. Ia menegaskan, dirinya akan mengikuti apapun yang Tuhan berikan kepadanya.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian melantik Irjen Pol Dharma Pongrekun sebagai Wakil Kepala BSSN. Pelantikan dilakukan di Gedung BSSN, Ragunan, Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh jajaran pejabat BSSN.