Bantuan Langsung Tunai

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkap, sumber masalah verifikasi dan validasi data kemiskinan. Masalah itu muncul dari karena pendataan di tingkat pemerintah daerah.

Kemensos, jelas dia, tidak memberikan syarat yang sulit dalam penyaluran bansos. Hanya memang perlu dilakukan pengaturan terkait kriteria siapa saja yang berhak menerima bansos. Dengan harapan penyaluran bansos memenuhi prinsip tepat sasaran dan cepat.

Menurut Airin, berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. KPM penerima Bansos tidak boleh menerima bantuan dobel. Jika diberikan dari Kemensos, tidak bisa menerima bantuan dari Provinsi atau kota/ kabupaten.

Dalam sidak tersebut, pimpinan DPRD Jember menemukan ratusan karung beras yang diberikan gambar foto bupati Jember, dr Faida. Padahal beras tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat, bukan dari Pemkab Jember.

Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahudin buka-bukaan terkait pergeseran skema program pelatihan prakerja yang saat ini menjadi semi bantuan sosial pemerintah. Dia mengatakan, memang awalnya kartu prakerja ini dirancang pada tahap awal untuk menitikberatkan kepada masyarakat yang belum masuk dunia kerja.

Dari jumlah itu, senilai Rp300 ribu dalam bentuk bantuan uang tunai dan Rp300 ribu untuk sarana dan prasarana produksi pertanian

"Saya mendapatkan keluhan dari daerah, apakah data yang diinput dari Pemerintah Daerah itu diterima sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial itu atau tidak? Ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan dari daerah," ujar Ace kepada wartawan, Selasa (28/4).

Salah satu unggahan dari akun twitter @WagimanDeep212 menunjukkan gambar botol hand sanitizer dengan gambar Bupati Klaten dengan tulisan 'Bantuan dari Bupati Klaten, Ibu Hj. Sri Mulyani'.

Kantor Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, menjadi sasaran amukan warga yang menuntut kejelasan soal pendataan penerima bantuan selama Pandemi Virus Corona (Covid-19), Senin (27/4).

Sehan Landjar mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja.

Karena itu, pihaknya selalu menyampaikan agar koordinasi dengan pemerintah daerah, kepala desa dan RT/RT sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data itu dilakukan agar tepat sasaran.

"Untuk yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara, maka penyaluran ke masyarakat diberikan melalui PT POS," katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga memastikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga masyarakat yang terdampak Covid-19 akan segera didistribusikan. Sebanyak 36.850 paket sembako rencananya akan dibagikan dalam tiga tahap.

Terkait program BLT Dana Desa, Menteri Abdul menyebutkan bahwa sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).