Batas Wilayah

Pemprov Jambi Menanti Permendagri untuk Penetapan Batas Antarkabupaten yang Bersengketa

Pemerintah Provinsi Jambi masih menantikan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk penetapan batas antarkabupaten yang telah lama bersengketa, memicu harapan penyelesaian konflik wilayah.

Pemkab PPU dan Otorita IKN Intensifkan Komunikasi untuk Penataan Wilayah IKN

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menjalin komunikasi intensif dengan Otorita IKN terkait penataan wilayah IKN sebagai daerah penyangga utama, memastikan kejelasan batas administrasi dan dukungan pembangunan.

DPRD Ambon Mediasi Sengketa Lahan Negeri Halong dan Kodaeral IX

DPRD Ambon memediasi sengketa lahan antara Pemerintah Negeri Halong dan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX terkait dugaan pergeseran batas wilayah. Konflik ini berpotensi merugikan warga yang telah menghuni area tersebut sejak 1983.

Kemendagri Dorong Percepatan Penegasan Batas Desa Melalui ILASPP, Target 5.000 Desa Tuntas 2029

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Proyek ILASPP dapat memacu percepatan penegasan batas desa, vital untuk pembangunan dan administrasi. Target 5.000 desa tuntas 2029.

Kemendagri Dorong Percepatan Penegasan Batas Desa, Atasi Konflik dan Pastikan Dana Desa

Kementerian Dalam Negeri mendesak percepatan Penegasan Batas Desa yang baru mencapai 14,4%, guna mencegah konflik antarwarga dan memastikan kepastian hukum serta efektivitas dana desa. Mengapa ini krusial?

Terungkap! 3 Titik Krusial Batas Wilayah IKN dengan PPU Disepakati, Menanti Restu Kemendagri

Otorita IKN dan Pemkab Penajam Paser Utara telah menyepakati Batas Wilayah IKN di tiga titik krusial. Proses penetapan kini menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri.