Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Donggala siap membentuk Satgas Narkoba lintas sektor untuk menghadapi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengusulkan relaksasi aturan keuangan daerah, khususnya terkait batasan belanja pegawai, untuk mengatasi tekanan fiskal yang kian berat. Simak alasannya di sini!

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.

DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemkot Bengkulu segera merampingkan OPD. Ini untuk menyesuaikan belanja pegawai yang melebihi batas undang-undang, demi efisiensi anggaran daerah.

Belanja Pemerintah Pusat Sulsel telah mencapai Rp2,21 triliun hingga Februari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan efisiensi anggaran.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Sulawesi Selatan), meski evaluasi kinerja terus berjalan untuk memastikan efektivitas.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan APBD Sulawesi Tengah tahun 2026 masih sanggup membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menepis isu perumahan pegawai dan meminta ASN fokus melayani masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Pemerintah Kota Makassar masih memberlakukan Moratorium Mutasi ASN hingga 2026. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan belanja pegawai daerah, namun tetap membuka peluang untuk tenaga kesehatan khusus.

Kepala BKD Provinsi Sulsel Erwin Sodding mengumumkan TPP ASN Sulsel tahun 2026 akan disesuaikan sebesar 20 persen, bukan hanya mendapat 20 persen TPP, demi menjaga kesehatan fiskal daerah dan memenuhi regulasi pusat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura mengumumkan APBD Kota Jayapura 2026 mengalami penurunan signifikan, memicu penyesuaian anggaran di seluruh OPD.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan tercatat mencapai Rp18 triliun hingga November 2025, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam menggerakkan perekonomian d

Realisasi belanja kementerian/lembaga yang dicatat KPPN Manokwari hingga Oktober 2025 mencapai Rp2,92 triliun, atau 64 persen dari total pagu anggaran, menunjukkan akselerasi positif namun masih menghadapi tantangan.

Pemerintah telah menggelontorkan beragam bantuan sosial dengan anggaran mencapai ratusan triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pegawai hingga semester I-2020 baru mencapai Rp114,1 triliun. Angka tersebut turun 3,3 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp117,9 triliun.