Benny K Harman

Wakil Ketua Komisi III DPR asal Demokrat Benny K Harman menyatakan situasi KPK saat ini genting.

Benny menyebut apapun yang terjadi dengan KPK sudah diatur dalam UU. Jokowi tinggal menentukan sikap.

"Langkah hukum KPK memang harus diuji, dan itu sesuai perundang-undangan," ujar Benny.

Trimedya dirasa punya pengalaman yang cukup untuk menjadi pimpinan di komisi bidang hukum dan HAM itu.

Dalam pasal 11 ayat 5 Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pengangkatan Plt Kapolri harus atas persetujuan DPR.

Demokrat kini menjadi satu-satunya fraksi yang konsisten menolak keras pencalonan Budi Gunawan.

"Bisa dianggap presiden melanggar konstitusi dengan mengangkat tersangka jadi Kapolri," kata Benny Harman.

#ShameOnYouJokowi merupakan bentuk kekecewaan netizen terhadap Jokowi yang mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Fraksi PDIP sempat menolak pimpinan DPR menskors sidang paripurna.

Demokrat ingin Jokowi tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Sutarman sampai masa tugasnya berakhir.

Bahkan, kabar tersangka itu disebut pula sebagai tsunami.

"Alasan menolak masa fit and proper test dilakukan pada tersangka," ucapnya.

"Ada nuansa politis dalam penetapan tersangka Budi Gunawan ini.," kata Benny.

"Demokrat berikan nota keberatan, minta fit and proper test tidak dilanjutkan setelah ada keputusan KPK."

Sejumlah kalangan menilai Budi Gunawan tidak layak jadi Kapolri lantaran disandera kabar soal rekening gendut.

Rapat pengurus harian membahas soal isu politik terkini seperti Perppu Pilkada termasuk Kongres 2015.

DPD merasa tak dianggap dalam pembahasan revisi UU MD3.

Malam ini, revisi UU MD3 akan disahkan rapat paripurna DPR.

DPR telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua calon pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya.

Sejumlah anggota DPR gerah dengan KPK yang memberikan perhatian lebih intens terhadap gerak mereka.