Beras Oplosan

Presiden Prabowo kemarin menggelar rapat kabinet membahas kasus beras oplosan.

Amran mengatakan, yang terpenting adalah harga beras baik jenis premium dan medium dapat terkendali.

Hal itu menyusul atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto atas temuan dugaan pelanggaran mutu dan takaran

Ini bertujuan menindaklanjuti arahan Bareskrim, untuk menarik sejumlah merek beras yang telah terindikasi oplosan.

Kasus yang ditangani Kejagung lebih kepada dugaan tindak pidana korupsi terkait subsidi dalam komoditas tersebut.

Pemerintah melalui sinergi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri telah mengambil langkah dalam menindak kecurangan tersebut.

Hal itu merupakan pelanggaran berat hak konsumen, apalagi beras komoditas pangan esensial bagi konsumen, katanya, menegaskan.

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memperingatkan bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kualitas dan harga beras akan menghadapi konsekuensi hukum.

Di kasus CPO, ada lima terdakwa korporasi dari Wilmar Group

Adapun panggilan pemeriksaan terhadap enam produsen beras telah dilayangkan pada Rabu, 23 Juli 2025 dan diharapkan semua pihak hadir pada Senin, 28 Juli 2025.

Prabowo Subianto meradang saat mengetahui adanya penemuan beras oplosan, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp100 triliun selama satu tahun

Kasus tersebut terbongkar diawali temuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait anomali harga di masa panen raya pada Sabtu 26 Juni 2025.

Kemudian untuk beras medium, terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24 persen.

Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik terdiri dari beras dengan total berat mencapai 201 ton.

Puan mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) membongkar skandal beras oplosan ini.

Ia menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Kapolri memastikan, dalam waktu dekat akan ada rilis pengungkapan ke publik terkait kasus tersebut.

"Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” tegas Prabowo

Prabowo memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri mengusut tuntas kasus tersebut.

Kerugian itu harus ditelan di tengah pemerintah tengah mencari uang setengah mati.