Berita Kemenpan Rb

Penghargaan ini adalah bukti nyata, bahwa Bangsa Indonesia semakin responsif terhadap kemajuan pelayanan publik. Dengan adanya penghargaan ini, Indonesia semakin dikenal oleh bangsa lain melalui UNPSA.

Opini WTP sudah diraih sejak tahun 2014, sedangkan tahun 2013 Kementerian PANRB mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

Menteri PAN RB Pantau Kehadiran ASN-PNS di Layar Digital. Usai libur Lebaran, Menteri PAN RB Syafruddin melakukan pemantauan kehadiran ASN-PNS di Commend Centre, Jakarta, Senin (10/6). Pemantauan kehadiran ASN dilakukan pada hari kerja pertama usai cuti Lebaran/Hari Raya Idul Fitri.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menegaskan Menteri PANRB akan memantau secara langsung kehadiran ASN di Command Centre Kementerian PANRB besok pagi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti evaluasi jabatan. Sebanyak sepuluh pemda wilayah timur telah menyelesaikan tindak lanjut evaluasi jabatan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengonfirmasi kebenaran terkait LP5N.

Ia meyakini berdasarkan pengalaman karier pengabdian selama 34 tahun dalam kepolisian, AKPOL memiliki peran penting dan strategis dalam menyiapkan putra-putri terbaik yang dididik dan dilatih sebagai calon pimpinan POLRI masa depan.

Pada Surat Edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Syafruddin tersebut juga dijelaskan jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Menteri PANRB Syafruddin menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjaga netralitas. ASN pada pemerintah pusat maupun daerah diminta tetap fokus bekerja melayani masyarakat.

Keberhasilan Indonesia melaksanakan inovasi yang membangun kemitraan pemerintah dan swasta menarik perhatian peserta sidang Committee of Experts on Public Administration (CEPA) Voluntary National Review (VNR). Mereka mengapresiasi karena hal tersebut merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) No. 16.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin membantah keras tudingan yang dilontarkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut 90 persen kementerian diduga melakukan jual beli jabatan.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah. Hal ini Wapres JK ungkapkan saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Jakarta.

"Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda," ucapnya.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan evaluasi SPBE yang dilakukan merupakan pemetaan kematangan dan penguatan tata kelola pemerintah di dalam instansi pemerintah.

MenPANRB Syafruddin menilai bahwa Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019, yang digagas oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan sebuah momentum pendorong dan penggerak utama dari implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

Indonesia sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien lagi. Selain itu komitmen pemerintah Indonesia pun sudah dirasa baik untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakatnya.

"Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya saat memberikan arahan pada pembukaan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/03).

Reformasi Birokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang semakin nyata.

Penghargaan tersebut di serahkan langsung oleh Pemimpin Redaksi Women’s Obsession Elly Simanjuntak pada malam anugerah Obession Award 2019, di Jakarta, Rabu (6/3).

Simposium akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan menghadirkan sejumlah pembicara.