BKPSDM

Pemerintah Kabupaten Nabire serius membenahi manajemen ASN Nabire untuk mencegah berbagai persoalan administrasi kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme birokrasi, memastikan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menerapkan kebijakan WFH bagi sebagian ASN nonpelayanan setiap hari Jumat. Kebijakan WFH ASN Bekasi ini dipastikan tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) perdana, namun memastikan kualitas pelayanan publik tidak akan berkurang. Simak bagaimana Pemkot Tangerang menjaga optimalisasi layanan di tengah efisiensi energi.

Insiden viral perawat joget ruang operasi di RSUD Datu Beru Takengon berbuntut panjang, berujung pada penonaktifan perawat oleh pihak rumah sakit yang dianggap melanggar etika profesi.

Pemerintah Kabupaten Malang telah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang non-pelayanan. Bupati Malang M. Sanusi menegaskan pengawasan kinerja ASN WFH akan dilakukan ketat oleh Inspektorat dan BKPSDM Kabupat

Pemkab Parimo menegaskan **kinerja ASN Pemkab Parimo** tetap jadi prioritas utama, meski kini menerapkan sistem kerja fleksibel. Simak bagaimana pelayanan publik tetap prima dengan pengawasan ketat dan digitalisasi.

Seluruh ASN Pemkot Medan diwajibkan kembali masuk kerja pada 25 Maret 2026 setelah libur Lebaran, dengan sanksi tegas menanti bagi yang melanggar ketentuan ini untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya menciptakan birokrasi yang adaptif dan berkualitas dengan melanjutkan program Pemetaan Kompetensi PNS bekerja sama dengan BKN Kanreg XII.

DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota setempat segera mengisi Kekosongan JPTP Kota Malang definitif untuk memastikan kinerja pemerintahan yang optimal dan menghindari hambatan program kerja daerah.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah strategis dalam Penguatan Birokrasi Jayawijaya dengan menunjuk tujuh ASN menduduki jabatan eselon II. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengumumkan hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025, menandai komitmen berkelanjutan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera memenuhi kekurangan 4.900 tenaga pendidik di wilayahnya. Upaya ini menjadi prioritas demi memastikan hak dasar masyarakat atas pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan segera mengusulkan Pj Sekda ke Gubernur Jawa Timur menyusul kekosongan jabatan pasca-mutasi Sekda sebelumnya.

Wakil Bupati Manggarai Barat ingatkan 168 CPNS dan PPPK Manggarai Barat yang baru menerima SK untuk menjadi teladan pelayanan publik dan berintegritas. Simak pesan lengkapnya!

Pemprov Papua Pegunungan melalui BKPSDM memperkuat pengembangan kompetensi jabatan fungsional ASN. Pahami bagaimana sistem baru angka kredit dapat mempercepat karier Anda.

Pemprov Papua Pegunungan melalui BKPSDM memperkuat pengembangan kompetensi jabatan fungsional ASN. Pahami bagaimana sistem baru angka kredit dapat mempercepat karier Anda.

Pemkab Kubu Raya serius lakukan Peningkatan SDM Kesehatan dan Pendidikan melalui Bimtek Personality Performance bagi ASN. Langkah ini bertujuan wujudkan pelayanan publik prima.

Pemkot Probolinggo membuat sejarah dengan Pengangkatan PPPK Probolinggo untuk 1.875 PTT menjadi PPPK paruh waktu, menjadikannya daerah ke-7 di Indonesia. Bagaimana langkah ini meningkatkan pelayanan publik?

BKPSDM Kabupaten Cirebon memastikan akan menjatuhkan sanksi guru pelecehan Cirebon berupa pemberhentian tidak hormat kepada oknum guru SD yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi. Mengapa pemindahan sekolah bukan solusi?

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Orientasi PPPK Kotawaringin Barat bagi 590 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Cari tahu mengapa pembekalan ini sangat krusial untuk memperkuat pelayanan publik yang cepat dan transparan di