Bupati Muara Enim

KPK Perpanjang Masa Penahanan Plt Kadis PUPR Muara Enim. Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi ditahan terkait kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Vonis 5 tahun diberikan lantaran Ahmad Yani tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, sebagai seorang bupati seharusnya Ahmad Yani menjaga kepercayaan dari warganya.

Ketua DPRD Muara Enim Jalani Pemeriksaan Perdana Pascaditahan KPK. Aries HB diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Dalam jumpa pers penetapan tersangka itu, mantan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi jadi yang perdana dihadirkan oleh KPK.

"Penangkapan Ketua DPRD dan eks Kepala Dinas PUPR ini adalah hasil kerja apik intelijen KPK dan Polri tanpa perlu melakukan penyadapan," kata Neta.

Yani meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan. "Saya hanya menjadi korban. Yang mengatur proyek itu Elfin, dia aktor intelektualnya. Dia kenal Robi sebelum saya jadi bupati," kata terdakwa Yani.

Elfin juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp2.365.000.000. Jika tidak dibayar, maka Elfin harus menggantinya dengan hukuman penjara selama 8 bulan.

Hakim menilai terdakwa terbukti sebagai kaki tangan Ahmad Yani dalam mengatur pembagian fee proyek sebesar 15 persen dari kontraktor Robi Okta Fahlevi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019. Selain Aries HB, KPK juga menjerat Plt Kepala Dinas PUPR Enim Ramlan Suryadi.

Firli menyebut, sebelum ditangkap, keduanya telah beberapa dipanggil tim lembaga antirasuah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun menurut Firli keduanya kerap mangkir, alias tak memenuhi panggilan.

Firli belum menjelaskan detail identitas kedua tersangka maupun sangkaan yang menjerat mereka. Termasuk juga belum diketahui kapan KPK mengumumkan keduanya menjadi tersangka.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati non aktif Muara Enim Ahmad Yani tujuh tahun penjara denda Rp300 juta dan uang pengganti kerugian negara Rp3,1 miliar. Tuntutan dibacakan melalui persidangan online di Palembang, Selasa (21/4).

JPU menilai terdakwa berperan sebagai penghubung antara Yani dan kontraktor sehingga terjadilah aksi suap.

Pengadilan Tipikor Palembang kembali menyidangkan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan terdakwa Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani. Terdakwa menghadirkan dua saksi meringankan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan kepada Robi Okta Fahlevi (35). Terdakwa adalah penyuap Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani untuk mendapatkan 16 paket peningkatan dan pembangunan jalan.

Saksi Ilham mengakui aksi sogok menyogok atau pemberian fee dalam proyek sudah menjadi budaya di dinas tersebut. Jumlahnya beragam, mulai satu sampai sepuluh persen dari nilai proyek.

Hakim menyebut terdakwa terlibat dalam kasus itu, tepatnya mengatur proyek pembangunan jalan yang bakal dilelang.

Permintaan itu disampaikan terdakwa dalam pembacaan nota pembelaan pada sidang dugaan tindak pidana suap pembangunan jalan di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (21/1).

Firli mengatakan, pertemuan itu terjadi saat sama-sama baru pulang menunaikan ibadah haji. Dia pun menampik mengetahui adanya kasus dugaan suap yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.

Menurut Jaksa, Robi memberikan suap secara bertahap sebagai syarat dari Ahmad Yani untuk memuluskan mendapatkan proyek. Fee itu di antaranya diberi kepada Ahmad Yani sebesar sepuluh persen, lima persen bagi Elfin Muchtar selaku PPK, Ramlan Suryadi, Ilham Sudiono dan Aries HB.