Cek Pelawat

Miranda tampak tersenyum saat mendengar tuntutan jaksa empat tahun.

Jaksa penuntut umum KPK menuntut Miranda S Goeltom dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

Menurut Miranda, seluruh saksi dan keterangan di persidangan tidak dapat digunakan untuk menjeratnya dalam kasus itu.

Miranda terbukti menyiapkan cek perjalanan dalam tiga kantung plastik besar kepada beberapa anggota DPR-RI.

Miranda bahkan tak sungkan memperlihatkan keromantisan bersama suaminya di ruang tunggu terdakwa.

Miranda diduga menyuap dengan membagikan 480 lembar cek perjalanan senilai Rp 24 miliar buat 26 anggota DPR.

Usai persidangan hari ini, Miranda mengaku siap mendengarkan tuntutan Jaksa.

Melihat persidangan yang berjalan selama ini, Miranda semakin mantap menghadapi pembacaan tuntutan.

Dalam pertemuan itu, Miranda mengaku membayar seluruh biayanya, lantaran dia member di Hotel Dharmawangsa.

Pimpinan DPR akhirnya melantik pengganti anggota FPDIP Panda Nababan yang telah diberhentikan karena kasus cek pelawat.

Sidang tersebut menghadirkan saksi Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo sebagai saksi meringankan terdakwa.

Nunun absen lantaran surat pemberitahuan yang disampaikan jaksa KPK dengan waktu persidangan jaraknya terlalu dekat.

"Tadi Pak Tjahjo sudah menyatakan kesaksiannya dan jelas semua dakwaan terhadap saya tak terbukti," kata Miranda.

Usai memberikan kesaksian, Tjahjo enggan berkomentar banyak. "Saya tidak mau mengaburkan fakta persidangan," katanya.

"Saya diundang oleh majelis hakim untuk menghadiri sidang sebagai saksi Miranda," ujar Tjahjo.

"Jadi uang dibagiin cuma saya dan pak Karjo yang tidak terima, yang lainnya terima kemudian diproses.," ujar Emir.

"Saya tergantung majelis hakim, sebagai warga negara yang baik, saya siap kalau diperlukan untuk bersaksi," ujar Tjahjo.

"Dudhie bilang, ini upah capek," ujar Emir saat bersaksi untuk Miranda di Pengadilan Tipikor.

"Walaupun saksi ini tidak ada dalam BAP.Tapi mengingat saksi ini sangat penting untuk membuktikan kebenaran materiil."

Nunun diminta menjawab dengan jujur karena keterangannya bisa dianggap Keterangan palsu dan bisa dikenakan pidana.