Chandra M Hamzah

Pemberian deponering kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinilai tidak memenuhi syarat.

Jaksa Agung Prasetyo tidak menjelaskan secara detail pertimbangan yang digunakan untuk melakukan deponering.

Selain Jarman, PLN juga mendapatkan komisaris utama yang baru yaitu Kuntoro Mangkusobroto menggantikan Chandra M Hamzah.

Posisi Chandra Hamzah digantikan mantan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

Apabila Chandra Hamzah tidak bersedia dipindah ke BTN, dia harus memberi pernyataan resmi kepada Menteri BUMN.

Kementerian BUMN mengklaim selalu berkoordinasi dengan kementerian lain yang ikut mengawasi kinerja perusahaan BUMN.

Sudirman Said menilai pelibatan dalam diskusi mengenai struktur PLN sudah selayaknya melibatkannya.

Chandra juga mengaku merasa tidak kompeten mendapat jabatan komut di perbankan milik BUMN itu.

Desakan itu menyusul kesaksian penyidik Novel Baswedan yang mengaku memiliki rekaman upaya kriminalisasi terhadap KPK.

Sikap pimpinan KPK akan diuji, pakah akan abai soal fakta kriminalisasi, atau berani membongkarnya.

Migas, pajak dan perbankan memang susah itu. Tapi bukan karena tidak bisa, tapi karena kuat melibatkan yang di atas.

Saya kira KY harus mengambil langkah, meneliti apa yang melatarbelakangi Hakim Sarpin mengambil keputusan kontroversial.

KPK pun seolah kehilangan harapan kepada Presiden Joko Widodo.

SBY tak ingin menambah rumit persoalan KPK dan Polri. Dia yakin Jokowi bisa menyelesaikan sendiri.

SBY berharap Presiden Jokowi bisa mencari jalan keluar yang pas. Dua institusi perlu diselamatkan.

Setelah Bambang Widjojanto, pimpinan KPK lainnya juga tengah dipersoalkan.

Menghadapi kasus 'cicak vs buaya', SBY dan Jokowi sama-sama bikin tim. SBY bikin tim 8, sementara Jokowi tim 9.

Apakah Jokowi bernyali untuk mendesak Polri mengeluarkan SP3?

Sejarah membuktikan KPK tak bisa digembosi. Kasus Antasari dan Cicak Vs Buaya jilid I membuktikan hal itu.

Mereka menjamin dirinya untuk penangguhan penahanan Bambang Widjojanto.