Dana Siluman Apbd Dki

Menurutnya, Bahri perlu dihukum karena telah memberikan pernyataan yang salah terkait anggaran DPRD DKI yang diajukan dalam RAPBD 2021. Taufik menilai, pernyataan Bahri itu keliru, sebab seorang pejabat daerah seharusnya mengerti secara rinci terkait anggaran.

Badiul mengungkapkan, secara aturan KUA - PPAS seharusnya sudah mulai dibahas Juli atau Agustus. Namun pada kenyataannya baru diserahkan pada November. Ini tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran yang di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tahun 2019 silam ditemukan usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp82 miliar pada RAPBD 2020, yang kemudian diklaim oleh Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.

Firmansyah ditahan di Bareskrim sejak Senin (6/6) kemarin.

Sebab, masih banyak saksi lain yang dijadwalkan akan diperiksa Bareskrim.

"Enggak, itu si itu ada Akbar, siapa lagi ya. Kalau saya memang silaturahmi."

Alex divonis hukuman pidana 6 tahun dan denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan penjara.

"Nanti saya akan bicarakan lagi kepada kuasa hukum saya soal kasus ini," kata Alex.

Vonis ini lebih ringan dibanding dengan tuntutan JPU yakni dituntut tujuh tahun bui, denda Rp 500 dan subsider 6 bulan.

Alex diketahui dituntut 7 tahun bui dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Alex mengklaim bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari barang-barang pengadaan UPS sudah sesuai prosedur.

Alex dituntut 7 tahun bui dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Alex dianggap sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan UPS.

"Ya mungkin aja. Ketua DPRD lama kan Pak Ferrial Sofyan, saya enggak tahu apa ada kaitannya ke situ."

Ruangan Ferrial Sofyan yang kini menjabat wakil ketua DPRD berada di lantai 9 Gedung DPRD DKI.

Penggeledahan terkait pencarian bukti baru kasus korupsi pengadaan UPS.

Penggeledahan ruang kerja ketua DPRD DKI ini diduga terkait korupsi UPS.

Rencananya, sidang pembacaan tuntutan ditunda hingga Kamis (3/3) mendatang.

Lulung kembali mengatakan kasus ini terjadi karena ada pembiaran dari Ahok sebagai gubernur.

Ahok diperiksa sebagai saksi kasus korupsi UPS atas tersangka anggota DPRD, Fahmi Zulfikar.