debat capres cawapres 2024

Cak Imin kerap kali melontarkan strategi pernyataan dan pertanyaan "serangan" kepada lawannya

Dalam debat ke-4 Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka terlihat konsisten menyerang pesaingnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD

Gibran tampak mencium tangan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar usai beradu gagasan dalam debat keempat Pilpres 2024.

Ganjar juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan hidup.

Gibran dan Muhaimin terlibat dalam perdebatan panas

ibran terlihat bicara sambil keluar podium saat menyampaikan visi-misinya di awal debat.

Cawapres Gibran berkelakar dengan menyinggung agar Cawapres Muhaimin tidak tegang dalam debat.

Mereka kompak memakai jaket biru dengan logo klan Uzumaki yang tertempel di sebelah kanan dadanya.

Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat & desa.

Tema debat kali ini pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa

Ganjar mengaku sering menjadi kambing hitam dalam kasus ini.

Anies mengungkap relawan dan pendukung yang hadir di Tangerang bukan massa bayaran

KPU memastikan format debat tidak akan ada yang berubah. Masih berdurasi 150 menit dengan enam segmen.

Mahfud juga menguasai topik. Beliau sering kali menguak kasus. Misalnya eksploitasi SDA.

KPU mengungkapkan format debat yang akan mempertemukan masing-masing calon wakil presiden tersebut tidak berbeda dari debat sebelumnya.

Hasto menyatakan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tema debat ke depan bakal menguntungkan Mahfud.

Pemimpin terdahulu disebut Prabowo mulai dari massa pergerakan hingga kemerdekaan didorong idealisme

Anies Baswedan beri nilai 11 atas kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam sesi debat capres

Hasyim menegaskan, bahwa semua TKN paslon harus berkomitmen tidak boleh mendekati meja moderator saat diselenggarakan debat capres dan cawapres.

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)