Demo Ahok

Kapolda deteksi 500 warga Jabar ikut aksi 55. Meski kepolisian tidak mengindahkan warganya agar tidak bertolak ke DKI, tetapi pihaknya melakukan berbagai langkah antisipasi. Polisi tetap melakukan pengamanan terbuka dan tertutup melihat jika ada pergerakan massa ke ibu kota itu.

Ahok minta polisi tindak massa GNPF MUI jika melakukan aksi anarkis. Ahok sendiri tak mau ambil pusing soal aksi tersebut. Dia menyerahkan rencana aksi tersebut kepada aparat kepolisian.

Sampai hari ini Polri belum terima surat pemberitahuan aksi 5 Mei.Polri terus berkoordinasi dengan kepolisian daerah khususnya Polda Metro Jaya. Bahkan, Setyo menyatakan siap menghadapi dan mengamankan jalannya aksi tersebut. "Sampai saat ini kita masih siap hadapi, mengamankan aktivitas masyarakat yang terjadi."

Menag minta massa GNPF MUI hormati hukum dan tak intervensi hakim. Menurut Lukman, kasus penghinaan agama tersebut biarlah diserahkan ke pengadilan.

Fahri Hamzah pastikan tak ada niat jahat di balik aksi 5 Mei. "Jadi begini, kita ini kedatangan tamu, banyak apalagi, Jakarta ini ibu kota jadi santai saja, jadi Insya Allah orang-orang itu kita jamin niatnya baik dan sekadar untuk menyampaikan pendapatnya" tegas Fahri.

Larang long march aksi 5 Mei, polisi jemput bola massa ke gedung MA.Meski demikian, polisi tetap mengupayakan massa tetap bisa menyampaikan pendapatnya. Untuk itu, polisi akan memfasilitasi mobilisasi massa untuk menuju gedung MA.

Pimpinan DPR ini dukung GNPF bikin 5 Mei untuk kawal vonis Ahok. Wakil Ketua DPR yang juga politikus PAN, Taufik Kurniawan, tidak melihat aksi simpatik besok untuk mengintervensi proses hukum penistaan agama yang tengah berjalan.

Kompak menolak aksi 5 Mei untuk Ahok. Aksi ini akan dimulai dengan melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju ke Gedung Mahkamah Agung (MA). Aksi yang dinamakan 'Aksi Simpatik Menjaga Independen Hakim' sekaligus untuk mengawal sidang vonis Ahok yang digelar 9 Mei mendatang.

Soal aksi 5 Mei, Djarot minta semua pihak hormati hukum dan hakim. Djarot mengatakan, apapun keputusan hakim harus dihormati. Hakim memiliki independensi. Djarot mengingatkan lambang dewi keadilan agar semua pihak menyadari proses hukum akan berjalan dengan adil.

Polda Metro kerahkan intelijen pantau aksi 5 Mei. Aksi massa akan melibatkan 5.000-10.000 orang. Polisi dan TNI mengerahkan 15.000 personel untuk pengamanan aksi.

JK nilai tak perlu lagi aksi 5 Mei soal Ahok. "Bagi pemerintah tentu tak perlu, cuma orang yang mau turun ke jalan merasa perlu dan ini bagian kebebasan dalam demokrasi, bahwa unjuk rasa itu dibolehkan," kata JK di Jakarta Convention Center (JCC).

Kapolri ingatkan massa aksi 55 tak intervensi hakim kasus Ahok. Hakim memiliki kewenangan dalam memutus sebuah perkara dan hal itu pun telah dijamin Undang-undang berdasarkan dua alat bukti yang kuat. Selain itu, hakim pun bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap memutus sebuah perkara.

Kapolri Tito nilai aksi 5 Mei tidak perlu dilakukan. Tito mengimbau bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan untuk menghindari gangguan ketertiban publik dan lalu lintas.

Massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berencana melakukan aksi. Mereka konsisten mendesak Basuki T Purnama sebagai terdakwa penista agama dihukum berat. Kepolisian belum memberi izin kegiatan mereka, bahkan diminta menghentikan pelbagai aksi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan meminta Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) membangun kembali semangat bekerja. Dia juga meminta agar GNPF tidak kembali melakukan aksi turun ke jalan.

Polisi siapkan rekayasa lalu lintas saat aksi GNPF pekan depan. Rencananya massa berjumlah 2.000 orang akan berdemo menuntut penegak hukum menjatuhkan vonis maksimal terkait kasus penistaan agama.

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menegaskan, agenda long march yang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dilarang. Menurut Iriawan, sudah saatnya masyarakat khususnya Jakarta dibuat damai dan tenteram. "Enggak boleh. Sudah kami sampaikan. Aksi apalagi. Sudah cukup lah," tegasnya.

Menurut Merdisyam, kegiatan massa untuk melakukan long march diduga terkait keputusan persidangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Aksi demonstran anti Ahok di sidang ke-18. Aksi yang digelar di depan Gedung Kementan itu untuk mengawal jalannya persidangan Ahok sebagai penista agama.

Polisi mantap menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus makar. Skenario menggulingkan pemerintahan dilakukan saat aksi massa 313 lalu. Sejumlah rencana juga sudah disiapkan oleh para pelaku.