Dewan Pengawas KPK

Dewas KPK mengaku sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pelapor, yakni Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho menyebut pihaknya masih mendalami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri buka suara terkait dugaan pelanggaran etik dirinya yang diadukan ke Dewan Pengawas KPK. Firli diadukan ke Dewan Pengawas KPK lantaran menumpangi helikopter milik perusahaan swasta oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

Dewan Pengawas KPK mengaku telah menerima laporan tersebut. Bahkan, Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut pihaknya tengah menindaklanjuti aduan dari MAKI tersebut.

Firli dilaporkan oleh masyarakat anti-korupsi Indonesia (MAKI) terkait dugaan gaya hidup mewah. MAKI menduga Firli menggunakan helikopter milik swasta saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Ketua KPK Komjen Firli Bahuri. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli karena menggunakan helikopter saat berada di Sumatera Selatan.

Firli dilaporkan oleh masyarakat anti-korupsi Indonesia (MAKI) terkait dugaan gaya hidup mewah itu. MAKI menduga Firli menggunakan helikopter milik swasta saat perjalanan dinas dari Palembang menuju Baturaja.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut telah menerima dan menindaklanjuti pemberian 183 izin terkait kinerja tim penindakan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait pengawasan atas tugas dan kewenangan KPK, Dewan Pengawas telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I dengan Pimpinan KPK pada tanggal 27 April 2020 yang meliputi 18 isu dan permasalahan. Secara garis besar, 18 permasalahan itu terdiri dari empat bidang.

Dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 ini, Insan KPK ang sedang menjalani sanksi ringan, sedang, dan/atau berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

Dewan pengawas menyebut, keseluruhan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku dalam tiga peraturan itu ditujukan mengikat sekaligus membentengi diri setiap insan KPK, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun dalam pergaulan luas.

Tindakan pengawalan termasuk terhadap suami/istri dan anak. Dan/atau perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan yang dikendarainya.

Menurut Perpres itu, total gaji dan tunjangan yang diterima Ketua Dewas KPK setiap bulannya yakni, Rp104.620.000. Sementara anggota Dewas KPK berhak menerima Rp97.796.250.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri enggan membeberkan hasil evaluasi triwulan yang dilakukan Dewan Pengawas. Firli beralasan sudah menemukan solusi dari masalah tersebut. Sehingga merasa tak perlu diumbar kembali.

Firli mengatakan, kode etik tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, pimpinan maupun dewan pengawas. Menurut Firli, kode etik tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Tumpak mengatakan, bahwa pengembalian Rossa bukan berdasarkan permintaan dari Ketua KPK Firli Bahuri, melainkan permintaan langsung dari kepolisian.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 penyelidikan kasus karena kurang alat bukti.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut pimpinan terus bersinergi dengan dewan pengawas.

"Apakah ada indikasi kuat kebohongan yang diduga dilakukan Ketua KPK dalam sengkarut ini. Semoga Dewas hadir," kata BW.

Dia menegaskan, perihal penyidikan baik itu penyitaan barang bukti, penyadapan hingga penggeledahan tak baik disampaikan ke publik. Menurutnya, hal itu akan mengganggu para penyidik dalam mengungkap kasus.