ditjen pajak

Mufti menyatakan bahwa wacana ini berpotensi menyengsarakan rakyat, karena mereka sudah terbebani dengan berbagai pajak yang ada.

Selain penguatan sistem administrasi perpajakan, pihaknya juga akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk integrasi data lintas kementerian.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Pengenaan jenis pajak baru perlu dipertimbangkan matang-matang, dan melihat secara komprehensif semesta pajaknya seperti apa.

DJP dinilai tidak transparan dalam melaksanakan sistem perpajakan.

Karena tanggal 31 Maret bertepatan dengan libur Lebaran, makan pelaporan SPT Tahunan untuk Individu diperpanjang.

Kaisar juga menyoroti proses pendaftaran yang sangat lambat. Wajib Pajak harus menunggu hingga 15 hari hanya untuk mendaftar.

Menurut Sri Mulyani, membangun sistem coretax untuk negara sebesar Indonesia bukanlah hal yang mudah.

Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.

Itu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1 persen untuk barang-barang yang mewah tadi.

Terkait faktur pajak, Suryo menyebut tak semua faktur pajak diterbitkan secara insidentil, tetapi juga bisa secara sistematis.

Barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli oleh masyarakat tidak akan mengalami kenaikan PPN 12 persen.

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Hal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Deposit Pajak merupakan fitur yang memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang belum terikat ke suatu jenis pajak tertentu.

Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.

Keresahan ini muncul setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kanwil DJP Jakarta Selatan II meningkatkan pelayanan perpajakan yang inklusif bagi penyandang disabilitas lewat 'Laras'.

Modus itu dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP lalu berkomunikasi dengan wajib pajak.