dkpp

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Tio Aliansyah mengungkapkan, dari 241 pengaduan tersebut, sebanyak 98 perkara sudah proses verifikasi materiil dan 77 perkara dalam tahap pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan, anggaran lembaganya masih melekat di Kementerian Dalam Negeri. Untuk tahun 2023 ini, DKPP mendapatkan anggaran sebesar Rp26 miliar.

Ia menyebut, perdebatan wacana terkait sistem pemilu yang berkembang hanya sebatas kepentingan sempit belaka. Hal ini disebutnya hanya akan menjadikan KPU sebagai korban.

Ia menegaskan, DKPP berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang belum ada regulasi baru yang menggantikan ketentuan tentang kepemiluan.

Ketua KPU diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irvan berkenaan dengan pernyataan dia mengenai kemungkinan sistem pemilu di Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP terhadap Hasyim selaku pihak teradu itu terkait dengan pendapat atau pernyataannya tentang kemungkinan sistem pemilu di Indonesia yang saat ini terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP di Jakarta pada Senin (27/2) pukul 13.00 WIB.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran KEPP oleh anggota KPU RI dan Bawaslu RI dalam tahapan pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) sebagai calon peserta Pemilu 2024 yang diadukan oleh Ketua Umum PKR Tuntas Subagyo dan Sekretaris Jenderal PKR Sigit Prawoso. Mereka memberikan kuasa kepada R. Indra Pr

Selain dua anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yaitu Pilipus F Sarumaha dan Alismawati Hulu, DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian pada anggota Panwaslu Kecamatan Telukdalam Frederikus F Sarumaha.

Direktur Eksekutif Nasional Prodewa, Fauzan Irvan menyebut ada dua pasal dalam peraturan DKPP yang diduga dilanggar oleh Ketua KPU RI. Sehingga dia menilai Ketua KPU melanggar Kode etik penyelenggaraan pemilu.

Sejumlah petugas KPUD melaporkan KPU RI ke DKPP. Mereka mengadu terkait intimidasi dan manipulasi proses verifikasi faktual peserta Pemilu 2024.

Airlangga menjelaskan, intimidasi yang diberikan Komisioner KPU Idham Holik berupa ancaman secara terbuka di acara konsolidasi nasional KPU se-Indonesia pada awal Desember 2022 lalu.

Heddy Lugito terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI periode 2022-2027. Pemilihan dilakukan melalui rapat pleno DKPP di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (8/9).

Mereka dilantik sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Unsur Tokoh Masyarakat.

Tiga calon anggota DKPP usulan DPR itu adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah.

Zubair sebagai teradu terbukti menggunakan jabatan untuk menghimpun dana publik secara ilegal sebesar Rp1,6 miliar dengan menjalankan bisnis investasi forex (foreign exchange) bernama Bintang Trader sejak tahun 2019.

Yorim menilai KPU Yalimo telah gagal melakukan Pilkada di wilayah tersebut lantaran sudah dua kali PSU dan berpotensi merugikan keuangan negara ratusan miliar.

DKPP menggelar sidang terhadap sembilan perkara dengan 18 penyelenggara Pemilu sebagai teradu. Selanjutnya, DKPP dalam pembacaan sidang putusan itu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap dua penyelenggara Pemilu.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow melihat peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum maksimal. Lantaran keputusannya kerap dinegasikan oleh KPU dan Bawaslu.

Putusan itu dibacakan majelis DKPP dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/III/2021 di Jakarta, Rabu (30/6).