Dpr Angket Kpk

Laode mengaku, tidak ingin berspekulasi, apakah pansus tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan. Sebab ada penolakan dan perbedaan pendapat soal dasar pembentukannya.

Dengan sikap itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyakini, publik akan melihat fraksi-fraksi mana saja yang berpihak kepada KPK dan pihak yang ingin memperlemah.

Fahri sebut fraksi di DPR wajib kirim wakil ke Pansus angket KPK. Di Pansus itu, semua fraksi baik yang setuju atau menolak bisa saling beradu argumen untuk memperbaiki subtansi, kerangka dan materi dalam angket KPK.

Lima fraksi partai di DPR yakni PDIP, PPP, Golkar, NasDem dan Hanura telah mengirimkan nama-nama perwakilannya untuk masuk ke Pansus angket KPK. Nama-nama perwakilan itu ditayangkan dalam rapat paripurna yang dipandu Wakil Ketua DPR sebagai pimpinan rapat paripurna, Fahri Hamzah.

Namun demikian, dia mengaku tidak mengetahui nama-nama anggota Fraksi NasDem yang dikirim ke Pansus angket KPK. Selain NasDem, lanjut Taufiqulhadi, ada 5 fraksi partai lain yang telah menyetor nama. "Tidak sama partai besar mungkin dia akan mengirim lebih dua kalau Hanura mungkin satu orang," jelasnya.

Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo, mengatakan pihaknya belum menerima surat resmi dari pimpinan DPR untuk mengkaji syarat pembentukan Pansus. Meski begitu, Firman mengatakan akan menjalankan permintaan tersebut apabila telah menjadi keputusan disepakati dari rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus).

Sementara itu, Arsul mengatakan Fraksi PPP sampai saat ini belum memastikan apakah akan mengirimkan perwakilan atau tidak ke dalam Pansus Hak Angket KPK. "PPP mengirim wakilnya atau tidak itu nanti tergantung hasil musyawarahnya seperti apa," ujarnya.

Febri mengatakan KPK hingga kini sudah memproses 600 orang menjadi tersangka korupsi. Febri menegaskan agar para pelayan masyarakat taat hukum, jangan semena-mena dalam menjabat.

Didik menganggap permintaan Novanto adalah hak politik pribadinya. Fraksi Demokrat menghormati setiap pandangan dari fraksi-fraksi baik yang menolak atau pun menyetujui angket KPK.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk menganalisis soal kriteria dan syarat keanggotaan Pansus angket KPK. Tujuan dilibatkannya Baleg agar tidak ada kesalahan pasal dalam pembentukan pansus tersebut.

Dadang mengungkapkan Hanura juga masih harus melihat legitimasi dan dasar hukum dari syarat kuorum pembentukan Pansus. Pasalnya, legitimasi Pansus angket KPK masih menjadi perdebatan hingga sekarang.

Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah menegaskan pihaknya tetap konsisten menolak dan tak akan mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Namun, Fraksi PKB masih menunggu sikap fraksi lain terkait keputusan angket KPK.

PPP tengah mempertimbangkan untuk mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Padahal sebelumnya, memutuskan menolak dan tidak mengirimkan anggota ke Pansus angket KPK.

Sekjen PPP Arsul Sani menilai permintaan Ketua DPR Setya Novanto agar Pansus angket KPK segera ditindaklanjuti merupakan dorongan agar tiap fraksi partai bermusyawarah. Arsul mengatakan musyawarah memang diperlukan terkait angket KPK.

Ketua DPR Setya Novanto mendorong agar proses pembentukan (Panitia Khusus) angket KPK harus segera ditindaklanjuti. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menilai permintaan Novanto tidak akan berpengaruh terhadap sikap fraksi untuk mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK.

Ketua DPR Setya Novanto mendorong segera dibentuknya pansus hak angket terhadap KPK. Hal itu diungkapkan Setya Novanto saat membacakan pidato pembukaan masa sidang ke V tahun 2016-2017 pada rapat paripurna hari ini.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan semua fraksi sepakat pembentukan Pansus Angket KPK ditunda hingga rapat pengganti Bamus berikutnya pekan depan.

Partai Gerindra memutuskan mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Anggota Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i, mengatakan alasan mengirimkan anggota karena tidak ingin mengkhianati putusan rapat paripurna menyetujui angket KPK sebagai usulan DPR.

Demokrat konsisten tak kirim perwakilan ke Pansus angket KPK. Fraksi Demokrat beralasan masih banyak cara untuk mengoreksi dan mengawasi kinerja KPK agar tetap menjalankan tugas memberantas korupsi dengan profesional selain melalui angket.

Keputusan akan diambil dalam Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus). Tiap fraksi di DPR akan memberikan sikap resmi terkait pembentukan Pansus angket KPK.