DPRD DKI Jakarta
-
News •Riano P Ahmad Raih Penghargaan Kehadiran Terbaik di BK Award 2025 DPRD DKIAnggota DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad, berhasil meraih Penghargaan Riano DPRD DKI kategori kehadiran terbaik dalam ajang BK Award 2025, menunjukkan komitmennya pada tugas kedewanan.
-
News •Raih BK Awards 2025, Lazarus Simon Ishak Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga JakartaAnggota DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, meraih "BK Awards 2025" sebagai kinerja terbaik dan berkomitmen konsisten memperjuangkan aspirasi warga Jakarta.
-
News •Ali Muhammad Johan Raih BK Award 2025, Tegaskan Kinerja Dewan Harus Dirasakan WargaAnggota DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, menerima BK Award 2025 sebagai bentuk amanah. Ia menekankan pentingnya kinerja dewan yang berdampak langsung pada masyarakat.
-
News •Relokasi Warga Terdampak Flyover Latumenten, DPRD DKI Pastikan Solusi Hunian LayakAnggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memastikan warga terdampak pembangunan Flyover Latumenten akan direlokasi ke tempat yang lebih layak, termasuk opsi rumah susun milik Pemprov, tanpa kompensasi uang tunai.
-
News •Legislator Desak Perbaikan Tanggul Pantai Mutiara Dipercepat Antisipasi Banjir RobAnggota DPRD DKI Jakarta mendesak percepatan perbaikan Tanggul Pantai Mutiara yang mengalami kebocoran. Hal ini penting untuk mencegah banjir rob dan menjamin keamanan warga.
-
News •
Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.
-
News •Legislator DKI: Pembatasan Gim Daring Reaktif, Soroti Tanggung Jawab Orang Tua atas Kenakalan AnakSekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai pembatasan gim daring adalah respons reaktif. Ia menekankan pentingnya Tanggung Jawab Orang Tua dalam mengawasi anak-anak di era digital.
-
News •DPRD DKI Minta Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan BBNKBAnggota DPRD DKI Jakarta mendesak warga memanfaatkan program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Desember 2025. Jangan lewatkan kesempatan bebas denda ini!
-
News •Transjakarta Rekrut Disabilitas, Anggota DPRD DKI: Patut Dicontoh BUMD LainPT Transjakarta patut jadi teladan bagi BUMD lain setelah aktif Transjakarta rekrut disabilitas, menunjukkan komitmen kuat terhadap inklusivitas dan keadilan sosial di Jakarta.
-
News •DPRD DKI dan Pemprov Sepakati Penyesuaian APBD 2026 Jadi Rp81,2 Triliun Imbas Dana Bagi Hasil Dipangkas PusatTotal anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.
-
News •Marak Dugaan Mafia Kios di Pasar Jakarta, Ismail PKS Dorong Pemprov DKI Data Ulang PenyewaOknum yang menguasai beberapa kios pasar pun menyewakan kembali kios kepada pedagang lain dengan harga lebih tinggi.
-
News •Terungkap, DPRD Dukung DKI Jakarta Cari Pendanaan Alternatif Rp15 Triliun Usai DBH DipangkasDPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov mencari Pendanaan Alternatif DKI Jakarta setelah pemangkasan DBH Rp15 triliun. Bagaimana strategi Pemprov agar pembangunan tetap berjalan?
-
News •Mengapa Minimnya Partisipasi Publik Raperda KTR Jakarta Bisa Picu Gugatan? Pengamat Soroti Suara Pedagang KecilPengamat kebijakan publik menyoroti minimnya partisipasi publik Raperda KTR di Jakarta, memperingatkan potensi gugatan dan dampaknya pada pedagang kecil. Mengapa aspirasi mereka terabaikan?
-
News •Fakta Unik Jakarta Tanpa DPRD Kota: Mengapa Jumlah Kursi DPRD DKI Diusulkan Tetap 106 Pasca UU DKJ?Meskipun UU DKJ tidak lagi menyebut kekhususan, mantan Ketua KPU DKI Sumarno mengusulkan jumlah kursi DPRD DKI tetap 106. Mengapa angka ini penting untuk representasi masyarakat Jakarta?
-
News •Meski Ditolak Pedagang, Finalisasi Ranperda KTR DKI Jakarta Tetap Dikebut, Ada Apa?Meskipun mendapat penolakan keras dari pedagang, Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta mempercepat finalisasi Ranperda KTR. Mengapa proses ini tetap didorong?
-
News •Warga Jakarta Diimbau Tidak Bayar Parkir Ilegal dan Segera MelaporKetua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa semua masukan dan keluhan dari warga Jakarta akan segera ditangani dengan cepat.
-
News •Terungkap! APBD DKI 2026 Berpotensi Anjlok Rp17 Triliun Akibat Pemangkasan Dana PusatAPBD DKI 2026 berpotensi turun drastis hingga Rp17 triliun. Pemangkasan dana transfer pusat menjadi penyebab utama, membuat DPRD dan Pemprov DKI kebingungan.
-
News •Bukan Dihentikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jangkau 20 Juta Penerima dan Perlu Evaluasi KetatAnggota DPRD DKI Jakarta menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi, bukan dihentikan, meskipun terjadi 70 kasus keracunan yang menimpa ribuan penerima manfaat. Mengapa program ini tetap dianggap penting?
-
News •Angka Kecelakaan Transjakarta Sempat Melonjak 3 Kali Lipat, Legislator Minta Evaluasi MenyeluruhAnggota DPRD DKI Jakarta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Transjakarta menyusul serangkaian kasus kecelakaan Transjakarta, termasuk insiden di Cakung. Apa saja yang perlu dibenahi?
-
News •25 Tahun Dikelola Swasta Tak Maksimal, DPRD DKI Nilai Alih Kelola Air PAM Jaya Keputusan TepatDPRD DKI Jakarta menilai keputusan alih kelola air PAM Jaya dari swasta adalah langkah tepat setelah 25 tahun pengelolaan yang kurang maksimal. Simak alasannya!
