Dwelling Time

Kasus dwelling time Belawan jerat bos buruh bongkar muat dan makelar. Herbin dan Putri ditangkap dalam dua kasus yang berbeda dan di lokasi terpisah. Herbin disangka telah melakukan pemerasan terhadap PT Hadi Putra Jaya yang ingin membongkar muatan batu pecah untuk pembangunan jalan tol.

Polisi menetapkan dua tersangka terkait kasus dwelling time di Pelabuhan Belawan, Medan. Keduanya masih diperiksa intensif di Polda Sumatera Utara.

Pemerintah telah menetapkan waktu tunggu bongkar muat maksimal 2,5 hari di Pelabuhan Tanjung Priok. Pemerintah pun berencana menerapkan ketentuan yang sama di pelabuhan-pelabuhan di luar Tanjung Priok.

Tahapan pre customs clearance (periode setelah peti kemas dibongkar sampai dengan dilakukan customs clearance atau pemeriksaan barang) oleh petugas Bea dan Cukai di daerah masih memerlukan waktu yang panjang.

Cara Tanjung Priok tekan dwelling time jadi contoh 3 pelabuhan lain. Pelabuhan itu ialah Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), dan Soekarno-Hatta (Makassar). Salah satu cara yang akan dilakukan ialah melalui penyederhanaan proses pemeriksaan. Pemerintah ingin dwelling time Tanjung Priok di bawah 3 hari.

Presiden Joko Widodo meminta agar dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan diturunkan hingga menyentuh angka dua hari. Pada masa Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dia memiliki 6 langkah untuk menekan dwelling time. Apa saja langkah pemerintah dalam era Menko Luhut Panjaitan menekan dwelling time kali ini?

Menhub Budi Karya Sumadi akan menerapkan apa yang dilakukan Pelabuhan Tanjung Priok untuk menekan dwelling time untuk di Surabaya. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya akan menjadi lokasi pertama yang ditinjau menhub dalam rangka memangkas dwelling time. Masalah pelayanan pre-clearance ditargetkan selesai satu bulan.

Menko Luhut wajibkan pelabuhan pakai sistem elektronik tekan dwelling time. Ini merupakan hasil rapat dirinya bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai. Nantinya sistem elektronik di tiap pelabuhan akan diintegrasikan. Sejauh ini, sistem berbasis elektronik masih dalam proses pembangunan di tiap pelabuhan.

Menter Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai pelayanan perizinan satu atap di pelabuhan tidak berjalan efektif. Akibatnya, banyak barang yang tertahan lama di pelabuhan. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan tinjauan di Pelabuhan Tanjung Perak.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Eddy Ganefo diturunkannya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 2 hari akan membawa dampak positif bagi pengusaha. Sebab, selama ini masalah dwelling time diakibatkan banyaknya oknum-oknum yang mengulur waktu dwelling time untuk meraup keuntungan.

"Kalau ada satu importir yang reputasinya sudah baik ya terbukti selama ini tidak ada masalah maka ada kemudahan-kemudahan harus ada percepatan percepatan sehingga kuta bisa mendorong mereka keluar dari pelabuhan lebih cepat."

Menhub Budi akan membentuk sebuah tim yang bertugas menjadi wasit dalam pembenahan dwelling time. Harapannya, tidak ada lagi sekat antara lembaga yang sama-sama bertugas membenahi waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time.

Tekan dwelling time, menhub minta pelabuhan buka 24 jam. Selanjutnya, Menhub Budi Karya meminta masing-masing otoritas melakukan pengecekan terkait peralatan penunjang pelayanan dan menekan tarif pelabuhan. Selain itu, Menteri Budi juga meminta agar Pelindo juga melakukan penindakan atas adanya aksi pungutan liar.

Ini solusi menhub dan Pelindo pangkas dwelling time. Pertama pembenahan internal pelabuhan. Kedua, pemerintah akan mengkaji dan mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mendukung upaya penurunan dwelling time. Terakhir, pemerintah mendorong penerapan pelayanan terpadu satu atap.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan tenggat waktu sebulan pada semua pemangku kepentingan pelabuhan untuk memangkas waktu bongkar muat atau dwelling time. Menurutnya, pengurangan dwelling time sangat tergantung pada kerja sama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses kepelabuhan.

Akhir pekan, menhub rapat dengan Pelindo cari solusi dwelling time. Menteri Budi meminta Pelindo harus bekerja profesional, pro aktif, progresif dan tidak saling menyalahkan pihak yang lain. Untuk penyelesaian dwelling time tersebut nantinya akan diberikan tenggat waktu paling lambat satu bulan sudah harus tuntas.

Salah satu caranya meminta pihak terkait berkantor di Tanjung Priok.

"Tadi sudah saya perintahkan kepada Kapolri, pelaku-pelaku pungli tangkep, enggak ada toleransi lagi."

"Kami ada catatan umum di dwelling time sehingga pelaku usaha bisa lebih cepat melakukan proses perizinan."

"Atas nama Kemenkeu kami mohon maaf kepada seluruh pelaku yang mengalami gangguan dan kerugian."