Effendi Ghazali

Usai diperiksa, Effendi membantah terlibat dalam kasus tersebut. "Tadi sudah terbukti bahwa nama saya tidak ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan)-nya Matheus Joko," ucap Effendi.

Namun sayang, Effendi tak menjelaskan lebih jauh soal maksud pernyataannya itu. Dia kembali menyinggung tim penyidik soal kapan akan memeriksa mereka yang diduga memiliki peran besar dalam kasus ini.

Effendi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso, pejabat pembuat komitmen di Kemensos. Dia mengaku baru tahu akan diperiksa dalam kasus ini pada, Rabu, 24 Maret 2021 malam.

"Saksi Effendi Gazali (wiraswasta) akan diperiksa untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso-pejabat pembuat komitmen di Kemensos)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Langkah ini perlu didukung oleh semua masyarakat dan pejabat struktural pemerintahan. Sebagai wujud gotong royong dan tidak menghilangkan kekhusyukan Ramadan meski beribadah dari rumah tapi tetap bisa menjaga kesehatan.

"Adil dan jujurnya tidak disebutkan. Saya fakta loh ini, lihat saja di jalan-jalan. Tolong dicatat, hari ini kita harus tambahkan kata adil dan jujur," ujarnya dalam acara Diskusi dan Doa Bersama Untuk Pemilu Yang Jujur, Adil dan Damai Feat Sabyan Gambus, di Jakarta, Selasa (16/4).

Pengamat Politik Effendi Gazali selaku pemohon uji materi presidential threshold (PT) 20 persen mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (6/8). Dia menanyakan terkait sidang uji PT tersebut yang mepet dengan batas pendaftaran calon presiden yakni 10 Agustus 2018.

Penggugat di MK nilai ambang batas 20 persen bertentangan dengan Pancasila. Pernyataan tersebut didasari Effendi lantaran, ambang batas presiden 20 persen dampak dari Pemilu Legislatif 2014 adalah hal yang membohongi publik.

Ketimbang mengimbau calon mahasiswa mencantumkan akun media sosial mereka, Effendi justru mempertanyakan peran tokoh-tokoh yang ada di Universitas.

Jokowi bisa kalah kalau salah pilih Cawapres. Dia menyebut elektabilitas Jokowi tidak setinggi mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai calon presiden atau capres petahana saat Pilpres 2009.

Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali menilai, terdapat 6 hal yang harus dipenuhi untuk tetap menggunakan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Menurut Effendi, jika keenam hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka sebaiknya, hak memilih kepala daerah dikembalikan ke tangan DPRD.

MK menolak gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Bagi parpol yang akan mengusung pasangan capres dan cawapres harus memenuhi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya.

Bisa bikin menyesal pilih partai, alasan Effendi Gazali gugat UU Pemilu. Pengamat Politik Effendi Gazali menggugat pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mengatur tentang ambang batas capres pada pagelaran pemilu sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Selain itu, Freeport bakal kesulitan untuk mengajukan kontrak sebelum 2019 sesuai aturan yang berlaku.

Di gelaran tahun ini tema yang diangkat adalah 'Aksi Nyata untuk Indonesia'.

Pemohon menilai aturan larangan calon tunggal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif.

Kebijakan Menpora untuk membekukan PSSI telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Bagi Effendi, pidato Jokowi memang layak diapresiasi, tapi ada yang kurang di dalamnya, apa itu?

Dalam undang-undang (UU) disebutkan bahwa cabang olahraga ataupun komite nasional itu bersifat mandiri.

Effendi Gazali menilai keputusan Menpora membekukan PSSI merupakan hal yang keliru.