Eko Putro Sandjojo

Hal itu disampaikan Eko Putro sandjojo saat menerima kunjungan Bupati Kabupaten Sijunjung Yuswir Arifin, Sumatera Barat di Kantor Kemendes PDTT, Rabu (3/1).

“Para tenaga kerja ini akan diproyeksikan terlibat dalam berbagai proyek yang dibiaya dana desa seperti pembuatan infrastruktur dasar hingga pengembangan empat program prioritas,” ujarnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana desa yang digulirkan pemerintah sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mulai 2018, katanya, setiap pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh menggunakan kontraktor dari luar desa. Dia berharap setiap proyek dilaksanakan secara transparan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebut Purwakarta sebagai daerah yang mampu menjaga kultur. Keberhasilan menjadi cermin bahwa pembangunan di Kabupaten Purwakarta telah sejalan dengan Nawacita.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT), Eko Putro Sandjojo, memastikan realisasi dana desa di 2018 dapat mendorong daya beli masyarakat. Sebab, 30 persen dari total dana desa sebesar Rp 60 triliun akan digunakan untuk membayar upah masyarakat pada proyek padat karya.

Jokowi mengatakan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat bisa diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

Ia melanjutkan, terhitung tahun depan semua proyek dana desa dilakukan swakelola.

Menteri Eko Putro Sandjojo, mengajak kalangan dunia usaha terlibat aktif dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Selain melakukan investasi terhadap berbagai produk unggulan kawasan (Prukades), keterlibatan tersebut juga bisa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing perusahaan.

Eko menerangkan dari 10.000 laporan yang masuk tidak semuanya berkaitan dengan korupsi. Laporan, kata Eko, ada yang berupa ketidaktahuan warga, permasalahan administrasi, upaya kriminalisasi kepala desa maupun korupsi.

Menurut ketua tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dari BPK, Yudi Ayodhya sedianya penggunaan honorarium tersebut menggunakan metode pembayaran at cost.

Mendes Eko mengaku sempat cari konfirmasi soal opini WTP ke auditor BPK. Menurut Eko, komunikasi itu untuk mengonfirmasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kemendes PDTT dari BPK-RI.

Suplai air dari embung akan mampu membuat lahan jagung panen setidaknya dua kali dalam setahun. Maka hasil pendapatan yang dicapai yakni Rp 600 miliar per tahunnya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang tindak pidana suap terkait opini wajar tanpa pengecualian di Kemendes PDTT.

Ini alasan pemerintah Jokowi terus tambah jumlah dana desa tiap tahun. Alasan pemerintah meningkatkan dana desa setiap tahunnya karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran.

Dalam mengakomodir dan membina BUMDes di seluruh Indonesia, pemerintah telah meluncurkan PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) yang merupakan hasil kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Kementerian BUMN. Pembentukan holding BUMDes tersebut diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Ribuan peserta memadati jembatan yang terdapat di dua lokasi upacara yakni di jembatan pos angkatan laut sungai pancang dan jembatan pelabuhan batu.

Eko mengharapkan kepada masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini masih terlihat menggunakan produk-produk asing untuk mencintai produk dalam negeri.

Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo saat memberikan penghargaan kepada enam juara transmigran teladan dan tiga pendamping lokal desa teladan di Jakarta, Selasa (15/8).

"Bulan madu sudah selesai."

Jika temukan indikasi penyelewengan dana desa, hubungi nomor 1500040. Eko mengingatkan, peran masyarakat sangat penting untuk membangun desa. Penyelewengan anggaran sebetulnya bukan karena kesalahan sistem melainkan tindakan oknum tertentu.