Eko Putro Sanjoyo

Presiden RI Joko Widodo berikan mandat ke sejumlah menteri untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat yang tersebar di empat provinsi dengan serentak, Sabtu (23/12). Dalam penyerahan sertifikat oleh menteri tersebut, Presiden memantau langsung dengan melakukan Video Conference dari Semarang, Jawa Tengah.

Kehadiran tiga pejabat publik tersebut kontan menyedot perhatian tamu undangan dan warga sekitar. Ditambah, mereka datang saat prosesi ‘saweran’ digelar oleh pemangku hajat. Ketiganya kemudian mendadak menjadi juru sawer.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT), Eko Putro Sandjojo, memastikan realisasi dana desa di 2018 dapat mendorong daya beli masyarakat. Sebab, 30 persen dari total dana desa sebesar Rp 60 triliun akan digunakan untuk membayar upah masyarakat pada proyek padat karya.

Ia melanjutkan, terhitung tahun depan semua proyek dana desa dilakukan swakelola.

Dia mengungkapkan, penggunaan dana desa yang dilakukan secara swakelola akan mengurangi jumlah penggangguran dan kemiskinan di perdesaan. Proyek yang dilakukan secara swakelola akan menyerap tenaga kerja sehingga dampaknya pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Eko menerangkan dari 10.000 laporan yang masuk tidak semuanya berkaitan dengan korupsi. Laporan, kata Eko, ada yang berupa ketidaktahuan warga, permasalahan administrasi, upaya kriminalisasi kepala desa maupun korupsi.

MoU bertujuan sebagai pedoman bagi pihak terkait untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan pengawasan permasalahan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel.

Mendes tahu kementeriannya dapat WTP dari BPK sebelum resmi diumumkan. Tertanggal 19 Mei 2017, Sugito melapor ke Eko bahwa opini laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016, wajar tanpa pengecualian. Sugito juga melampirkan dokumen dalam percakapan tersebut.

Suplai air dari embung akan mampu membuat lahan jagung panen setidaknya dua kali dalam setahun. Maka hasil pendapatan yang dicapai yakni Rp 600 miliar per tahunnya.

Mendes sebut Sumut, Madura dan papua potensi penyelewengan dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebutkan sejumlah daerah memiliki potensi yang tinggi dalam penyelewengan dana desa. Di antaranya adalah daerah di Sumatera Utara, Madura dan Papua.

"Bulan madu sudah selesai."

Jika temukan indikasi penyelewengan dana desa, hubungi nomor 1500040. Eko mengingatkan, peran masyarakat sangat penting untuk membangun desa. Penyelewengan anggaran sebetulnya bukan karena kesalahan sistem melainkan tindakan oknum tertentu.

Mendes usul ke Jokowi agar Prukades jadi gerakan nasional. Eko menekankan, pada dasarnya Prukades membuat ekonomi cluster di desa-desa. Dengan Prukades, pertumbuhan ekonomi akan melesat jauh. Selain itu, Prukades jadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan modal.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengingatkan para kepala desa untuk tidak main-main dengan pengelolaan dana desa. Dia mengaku pemerintah pun mengawasi ketat penggunaan dana desa tersebut.

Usai tangkap tangan KPK, Mendes evaluasi pejabat eselon I dan II. Tujuannya supaya kepatuhan itu bisa diperbaiki.

Mendes yakin perolehan WTP Kemendesa bukan karena suap BPK. Eko memastikan, dirinya akan kooperatif dalam pengusutan kasus suap tersebut. Dia bahkan memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengaudit penggunaan anggaran Kemendesa dan PDTT kapan saja.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo menyesalkan tindakan Inspektur Jenderal Sugito terjerat kasus suap status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, selama menjabat Sugito adalah seorang yang berdedikasi tinggi pada profesinya.

Mendes Eko klaim tak tahu duit Rp 1 M di brankas auditor BPK. KPK menemukan uang senilai Rp 1,145 miliar dan USD 3.000 di brankas auditor BPK lainnya Rochmadi. Namun belum diketahui ini termasuk untuk suap opini WTP atau tidak.

Anak buah ketangkap KPK, Menteri Eko minta Kemendes diaudit ulang. Menurut Eko untuk mendapatkan opini WTP itu banyak melibatkan banyak orang. Jadi tidak mungkin bisa mempengaruhi satu atau dua orang saja untuk mengubah mendapatkan opini WTP.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menunggu laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo perihal kasus dugaan suap pemulusan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendesa PDTT.