Ekspor Benih Lobster

Hasto menyarankan, Gubernur NTB Zulkiflimansyah dapat membantu Unram mewujudkan penciptaan riset dan teknologi budidaya benur.

Warga Kabupaten Jember berinisial DF diamankan aparat polres setempat terkait penjualan ribuan benih lobster ilegal. Ancaman hukumannya tak main-main.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Ditpolairud Polda Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggagalkan penyelundupan 158.800 ekor benih bening lobster (BBL) atau benur. Ini hanya berselang 3 hari setelah pengungkapan 506.600 ekor benur.

Polisi juga mengamankan 13 pegawai yang semuanya bekerja sebagai pegawai. Hanya saja, pemilik usaha tidak di lokasi yang kini masih dilakukan penyelidikan.

Polrestabes Palembang menggagalkan penyelundupan 98.620 ekor benih lobster dari Pulau Jawa ke Jambi dan Pekanbaru. Dua sopir travel ditangkap karena membawa benur yang dilarang untuk dijualbelikan itu.

"Kebijakan Menteri KKP itu juga telah membuat pengusaha perikanan dan nelayan kecil terombang ambing. Mereka telah melakukan investasi dan mengurus izin penangkapan, penangkaran dan ekspor benih lobster dengan biaya tidak sedikit," ujar Yusril.

Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan menutup keran ekspor BBL untuk mendorong geliat budi daya lobster dalam negeri, meningkatkan devisa melalui ekspor lobster konsumsi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan menjamin kelestarian BBL maupun lobster di alam.

Sesuai PermenKP 17/2021, segmentasi usaha budi daya lobster di Indonesia terbagi dalam dua meliputi Pendederan dan Pembesaran.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melarang penangkapan benih bening lobster (BBL) atau benih lobster untuk ekspor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu mengatakan, terdapat 5 potensi budidaya lobster di Indonesia, di antaranya budidaya lobster berpotensi menjadi sumber devisa negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengancam sanksi pidana bagi masyarakat melakukan ekspor benih lobster. Ini merupakan tindak lanjut dari larangan ekspor benih lobster.

Ketua Umum GPLI, Gunawan Suherman mengatakan, tolak ukur keberhasilan dari Permen 17/2021 adalah bagaimana rakyat nantinya bisa menikmatinya. Apalagi permen tersebut, memperbolehkan nelayan atau masyarakat pesisir menangkap lobster untuk dibudidayakan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Indonesia, benur lobster tidak boleh diperdagankan untuk diekspor.

Petugas menggeledah dua mobil minibus dan didapati barang bukti yang disimpan dalam 27 boks styrofoam. Pengiriman benih lobster jenis pasir itu tidak dilengkapi dokumen resmi dan diduga hendak diselundupkan.

Pemerintah resmi melarang ekspor benih bening lobster (BBL). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meminta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak tegas upaya penyelundupan ekspor benih lobster atau benur yang dilakukan sejumlah oknum. Dia juga menginginkan agar penangkapan benur lobster dihentikan.

Program bantuan benih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali disalurkan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo kepada pembudidaya di 3 (tiga) desa yakni Desa Suwalan, Desa Temaji dan Desa Socorejo di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

Atas permohonan JC, Hakim Ketua Albertus pun akan menerima dan akan diperlajari permohonan JC terdakwa dengan disertai fakta-fakta sidang nantinya.

Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Antam Novambar mengatakan, Vietnam tidak ingin berbagi ilmu dengan Indonesia soal budidaya lobster. Padahal, benih lobster Indonesia selama ini berperan penting menjadikan Vietnam sebagai pengekspor lobster terbesar.