Enggartiasto Lukita

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan mengintervensi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus yang menyeret sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menuturkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memanggil menteri yang terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi meminta penjelasan mengenai kasus yang dihadapi menteri tersebut.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menanggapi kabar reshuffle Kabinet Kerja di akhir masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dia menyebut kemungkinan reshuffle dilakukan setelah Idul Fitri 2019.

Saat ini, harga bawang putih mendadak naik menjadi Rp 100.000 per kg. Padahal, sebelumnya bawang putih dihargai Rp 60.000-70.000 per kg.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara terkait isu perombakan (reshuffle) kabinet, pasca tiga menteri terseret kasus dugaan korupsi di KPK. Moeldoko menyebut, Presiden Jokowi mengatakan reshuffle kabinet bisa saja terjadi ataupun tidak dalam waktu dekat.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dan informasi relevan terkait kasus Bowo Sidik Pangarso.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa (30/4) sore kemarin. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dan informasi relevan terkait kasus Bowo Sidik.

Jika Diperlukan, KPK Bakal Periksa Mendag dalam Kasus Bowo Sidiq. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, keputusan pemeriksaan itu tergantung dari hasil penggeledahan.

KPK menduga ada pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT HTK.

Mendag Enggar menyebutkan, pada pertemuan ini tersebut akan dibahas beberapa isu ekonomi di ASEAN dan rencana prioritas ekonomi pada masa keketuaan Thailand tahun 2019.

Pemenuhan stok ini dibutuhkan karena terakhir kali impor bawang putih dalam volume besar dilakukan pada Desember 2018. Menurut dia, jumlah impor sebanyak 130.000 ton pada akhir tahun itu hanya mencukupi pasokan hingga periode Maret 2019.

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita akan memanggil para importir bawang putih ke kantornya. Ini dilakukan karena harga bawang putih saat ini naik sangat signifikan. Rencananya pemanggilan akan dilakukan hari ini, Selasa (16/4).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan tidak akan memperbolehkan eksportir bahan mentah rotan, karena akan berdampak pada hancurnya industri rotan Indonesia. Sehingga, pihaknya akan meningkatkan nilai tambah terhadap petani rotan dan pelaku industri.

Pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah gudang milik importir dan menginstruksikan persediaan bawang putih tersebut untuk segera didistribusikan ke seluruh pasar di Indonesia. Jika tidak dilakukan, akan disegel karena bisa dituduh sebagai aksi penimbunan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengakui masih banyak konsumen menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli. Hal itu diamini oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang punya pengalaman dikecewakan dengan produk yang dibelinya secara online.

Peningkatan retribusi pajak dapat terjadi karena pembenahan manajemen pasar yang disertai perbaikan kapasitas dapat menyumbang kegiatan ekonomi lebih besar.

Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengapresiasi langkah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait penyelesaian sejumlah perjanjian internasional di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Perdagangan.

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, menanggapi banyaknya kritikan terhadap pemerintah karena masih mendewakan impor. Menteri Enggar mengatakan wajar jika Indonesia masih impor selama komoditas yang diimpor adalah bahan baku dan barang modal.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta masukan dan nasehat terkait situasi perdagangan RI serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perdagangan.

Mendag Enggar menegaskan bahwa orang Indonesia seharusnya bangga untuk menggunakan dan mengonsumsi produk-produk dalam negeri.