Fayakhun Andriadi

KPK periksa Fayakhun terkait kasus suap Bakamla. Fayakhun mengenakan kemeja putih, tiba di lobi Gedung Merah Putih, pukul 09.47. Fayakhun datang bersama empat orang lainnya, langsung memasuki gedung tanpa menghiraukan awak media.

Fayakhun jadi tersangka, Aziz Sumual siap bertarung berebut ketua Golkar DKI. Partai Golkar telah mencopot Fayakhun Andriadi sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Fayakhun dicopot karena ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap di Bakamla.

Fayakhun diduga menerima hadiah atau janji terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN Perubahan 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI. Fayakhun diduga menerima fee sebesar 1 persen dari total anggaran Bakamla RI sebesar Rp 1,2 triliun atau nilai fee sebesar Rp 12 miliar.

Golkar sedang mencari Plt untuk mengganti posisi Fayakhun. Namun, perlu ada proses untuk menentukan Plt tersebut.

Wasekjen Golkar minta Fayakhun tabah jadi tersangka suap Bakamla. Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar Maman Abdurrahman mengaku prihatin Fayakhun menjadi tersangka. Hal itu, kata dia, akan disikapi partainya secara serius.

Novanto kaget politisi Golkar Fayakhun jadi tersangka kasus Bakamla. Sesama politisi di bawah naungan partai yang sama, Setya Novanto mengaku terkejut. Pria yang akrab disapa Setnov itu juga menyampaikan rasa prihatinnya kader Golkar kembali terjerat KPK.

KPK tetapkan Anggota DPR Fayakhun Andriadi tersangka baru kasus Bakamla. Alexander mengatakan, Fayakhun diduga menerima fee sebesar Rp 12 M dari tersangka Fahmi Darmawansyah yang diserahkan melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta secara bertahap sebanyak empat kali.

Fayakhun khawatir transaksi fee proyek di Bakamla dilakukan di Jakarta. Namun, karena tidak ada komunikasi terlebih dahulu dari perusahaan yang diwakili Adami Okta, Fayakhun menyebut transaksi itu membuat pemegang rekening yang dititipkan politisi Golkar ketakutan, khawatir terdeteksi.

Nama mantan Ketua DPR, Setya Novanto kembali terseret dalam pusaran kasus suap. Kali ini di pengadaan proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla). Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi mendesak vendor proyek di Bakamla segera menuntaskan dana agar dia tidak dipindah dari posisi sebagai panitia anggaran di Komisi I DPR.

Sementara itu, pada persidangan sebelumnya terungkap keterlibatan Fayakhun. Dia disebut-sebut menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan alat satelit monitoring. Penerimaan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali transfer.

Fayakhun menjelaskan awal mula kenal dengan Ali Fahmi. Saat itu dia dikenalkan oleh politisi PDIP sekaligus Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin. Saat itu, Ali Fahmi memperkenalkan diri sebagai kader PDIP sekaligus tim ahli di Bakamla.

Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta disebutnya nama Fayakhun Andriadi dalam kasus korupsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak dikaitkan dengan partai.

Ketua DPD DKI Golkar Fayakhun disebut terima Rp 12 M dari proyek Bakamla. Fahmi mengiyakan Fayakhun meminta jatah sebesar 1 persen dari nilai kontrak. Jatah tersebut dikatakan Fahmi sudah direalisasikan.

Sementara itu, jaksa penuntut umum pada KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan Fayakhun telah menerima uang terkait proses anggaran tersebut. Dia menjelaskan pada prose anggaran, Fayakhun meminta nomor telepon Fahmi Darmawansyah.

Fayakhun telah dicekal sejak Juni lalu.

Politisi Golkar, Fayakhyun Andriadi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan anggota Komisi I DPR itu untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus suap pengadaaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla-RI).

Fayakhun menjelaskan, masyarakat perlu diberitahukan mengenai dampak positif dari adanya reklamasi. Sebab konsep pulau buatan di utara Jakarta sudah ada sejak Presiden Soeharto menjabat.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK tengah melakukan pengembangan terkait keterlibatan pihak lain dalam proses tersebut. Khususnya pada tahapan pembahasan pengadaan.

Fayakhun diperiksa penyidik KPK terkait kasus suap Bakamla. Sehubungan dengan kasus tersebut, status Kun masih dicegah bepergian ke luar negeri. KPK meminta pengajuan pencegahan ke luar negeri terhadap Kun sejak Juli. Pencegahan berlaku selama enam bulan.

Kasus Bakamla, KPK cegah politisi Golkar Fayakhun ke luar negeri. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Fayakhun pihaknya juga mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Erwin S Arif, pihak swasta dari managing director PT Rohde&Schwarz.