Ferry Mursyidan Baldan

Pameran AITISS merupakan ajang untuk menampilkan potensi yang dimiliki Indonesia dari berbagai sektor.

Jokowi juga ingin melihat apakah paket kebijakan ekonomi Jilid XII berjalan di kota-kota besar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN RIni Soemarno, dan Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Dalam pembuatan sertifikat tanah, Ferry memastikan semua proses akan berjalan dengan cepat.

Tanah yang akan diserahkan merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis jangka berlakunya sejak 2011.

"Pokoknya hasil reklamasi, tanahnya harus dikuasai negara," ujar Ferry.

Pemerintah mengakui proses perizinan dalam upaya membangun satu juta rumah masih menjadi kendala kronis.

"Nantinya kalau dari total seluruh kementerian itu inginnya 90 hari dari semangat yang ada di rapat tadi," ujar Ferry.

Izin HGB di bawah 5 hektar bakal diserahkan ke kabupaten/kota.

Salah satu kendala yang membuat lama pengurusan sertifikat tanah adalah karena adanya pecah ahli waris.

Program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dibangun di atas tanah negara.

Pemerintah ingin MBR tidak mengeluarkan biaya tambahan saat mengambil rumah.

"Saya kasih peringatan ke BPN. Enggak mau dengar terlalu lama urus sertifikat," kata Jokowi.

"Mungkin mereka lewat siapa-siapa (calo)."

"Jangan diladeni jika ada biaya di luar ketentuan, karena itu sudah kategori pungutan liar," kata Ferry.

Selama dua hari Ferry hadir dan menyempatkan untuk melayani masyarakat langsung.

Pada 21 Februari 2005 lalu, di Bandung, 143 warga tewas digulung tumpukan sampah yang menggunung.

Pemerintah juga akan memberikan kemudahan untuk mendapat Hak Guna Bangunan (HGB).

"Pemerintah wajib siapkan relokasi, bukan ganti rugi, karena itu tanah negara," tegas Ferry.

Nantinya, sampah-sampah akan dikumpulkan di Bunderan HI.