Fuad rahmany

Dirjen Pajak yakin, kalau anak buahnya diberi gaji tinggi, kinerja penerimaan negara bisa terkerek.

Pemerintah berencana mengoreksi target penerimaan pajak sebesar Rp 50 triliun.

"Jadi sekecil mungkin memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

"Ekspor juga jeblok. kan kita tahun lalu ngarepin tahun ini akan membaik buktinya enggak," kata Fuad.

Tambahan pegawai yang diminta tidak pernah dikasih pemerintah.

Penerimaan negara, dipastikan akan berkurang sampai Rp 70 triliun karena perlambatan ekonomi.

Kepatuhan pengusaha kecil, seperti bisnis warung tegal (warteg) sebetulnya tidak kalah dari perusahaan besar.

"Kewenangan selalu ada, kasusnya benar apa tidak. Pajak itu ribuan macam bentuknya, beragam sekali," kata Fuad.

Menkeu mengakui saat kasus ini terjadi puluhan bank swasta dan BUMN masuk dalam skema restrukturisasi utang.

Ditjen pajak belum dimintai keterangan oleh KPK.

Pemerintah masih kesulitan dalam menentukan jumlah pajak dan cara penarikan pajak.

Sektor ekspor unggulan Indonesia yang masih lesu dan ribuan perusahaan tambang dilarang ekspor mentah menjadi penyebab.

Ini merupakan tindak lanjut Pasal 35A undang-undang ketentuan umum perpajakan.

Dia berkilah UU hanya mewajibkan setiap warga negara punya NPWP dan melaporkan SPT tahunan.

Perbanas curiga aparat pajak sanggup menjaga kerahasiaan data nasabah.

Penurunan secara year on year mencapai 40 persen.

Perhitungan awal hanya Rp 5-6 triliun.

Potensi pajak penghasilan (PPh) dari properti sekitar Rp 30 triliun, tapi realisasinya hanya Rp 9 triliun.

"Lebih baik itu daripada nol."

Banyak wajib pajak badan yang terdiri dari perusahaan multinasional memilih bayar pajak di Jakarta.