Gaji DPR

Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim mengatakan sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai.

Puan meminta maaf dan akan evaluasi perbaikan kinerja anggota DPR.

Kontroversi Uya Kuya muncul setelah video jogetnya di DPR viral, simak klarifikasinya yang penuh penyesalan.

"Saya Uya Kuya menyamoaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tulus dari hati saya paling dalam untuk seleuruh masyarakat Indonesia."

Dalam sepekan terakhir, berbagai daerah, termasuk Jakarta, telah menyaksikan aksi demonstrasi yang berlangsung secara serentak.

Tindak tegas para pelaku yang menyebabkan adanya korban jiwa dalam aksi demonstrasi tersebut.

Selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai lembaga menjumpai massa.

Situasi memanas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Mobil rantis Brimob menerobos kerumunan massa, Kamis (28/8) malam.

Meskipun agenda aksi sudah direncanakan sebelum isu tersebut mencuat, Dadan menyebutkan bahwa ini juga menjadi bagian dari kekecewaan buruh.

Anies mengakui, besaran gaji dan tunjangan DPR mengganggu rasa keadilan.

Tunjangan tersebut berlaku selama lima tahun, atau selama anggota DPR periode 2024-2029 menjabat.

Sesuai dengan pagu APBN 2025, total anggaran dialokasikan untuk 580 anggota DPR mencapai sekitar Rp1,65 triliun.

Yenny Wahid ikut angkat suara soal fasilitas mewah pejabat yang dinilainya membebani anggaran negara.

Saat ini, gaji pokok untuk Ketua DPR tercatat sebesar Rp5.040.000, untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000, dan untuk anggota DPR sebesar Rp4.200.000.

Apakah besaran gaji dan tunjangan anggota DPR di negara tetangga terbilang sangat tinggi? Mari kita simak penjelasannya.

Kompensasi tunjangan rumah sebesar Rp50 juta dikarenakan adanya peralihan rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan.

Jika dirata-ratakan, setiap anggota DPR menerima sekitar Rp3 juta lebih per hari.

Apa yang diterima oleh anggota DPR sangat menyakitkan bagi masyarakat yang mereka wakili.

Sahroni menjamin bahwa gaji dan tunjangan besar diterima para legislator akan dikembalikan kepada masyarakat, meskipun tanpa diumumkan secara publik.

Ahok menyatakan, sebagai Ketua DPP PDIP, dia melakukan autokritik internal agar kader PDIP yang duduk di parlemen lebih vokal dan tidak pasif.