Gatot Nurmantyo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan memberikan penghargaan bintang tanda jasa dan tanda kehormatan. Salah satunya Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pun dijadwalkan tetap hadir untuk menerima penghargaan Bintang Mahaputera di Istana Negara, hari ini (11/1).

Ada 68 tokoh yang akan menerima Bintang Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dari Jokowi.

"Saya baca ada yang komentar, ini pemberian Bintang Mahaputera kepada GN (Gatot Nurmantyo) tidak pada waktunya, ini aneh. Tidak aneh, karena dia anggota kabinet dan bersama anggota yang lain," kata Mahfud

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo. Pemberian penghargaan ini dinilai sebagai ujian bagi Gatot.

Mahfud menjelaskan tidak hanya Gatot yang akan diberikan penghargaan. Melainkan seluruh mantan panglima hingga mantan menteri akan diberikan penganugrahan.

Mimpi yang tak pernah padam, diperoleh Gatot saat menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat. Meski usianya sudah tidak muda lagi, dia bersikeras mengikuti setiap ujian dan pendaftaran layaknya anggota lain. Selepas pelantikan Kopassus, Gatot segera terbang ke Solo, ia bersimpuh di makam sang ibunda.

Kisah Gatot Nurmantyo mengikuti pendidikan untuk bergabung menjadi anggota Kopassus.

Kabar Presiden Jokowi perintahkan Polri menjemput Gatot Nurmantyo adalah tidak benar. Faktanya, tidak ditemukan satu pun berita seperti yang ada diklaim tersebut.

Petinggi KAMI dinilai telah memprovokasi warga dan menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait UU Cipta Kerja.

"KAMI dituduh di balik demo ini, kemudian bahkan ada lagi, KAMI mendesain provokator jadi radikal dan lain-lain. Sebenarnya hari ini tidak perlu repot-repot, ada BIN ada Polri yang sudah teruji. Kan tinggal cari saja. Sangat mudah sekali," kata Gatot.

Gatot menilai, penangkapan anggota KAMI oleh polisi terkesan dipaksakan. Dia meminta Polri bertindak profesional. Kendati begitu, Gatot tetap menghormati proses hukum.

Karding mengatakan Gatot tidak perlu menyebut penangkapan petinggi KAMI politis. Namun dia meminta Gatot seharusnya menunggu bukti di pengadilan.

Keinginan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo untuk bertemu Kapolri Jenderal Idham Azis dan 8 anggota KAMI di Mabes Polri, tidak berbuah manis. Polisi tidak mengizinkannya masuk Gedung Bareskrim Polri.

"Kita kan bertamu meminta izin untuk menengok. Kami presidium, eksekutif, dan lain-lain."

Arsul mengungkapkan, dalam penegakan hukum memiliki dua sisi. Pertama, penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap peristiwa yang diyakini sebagai tindak pidana.

KAMI mendesak Polri membebaskan para tokoh yang ditangkap atas tuduhan pasal karet UU ITE. Menurut Gatot cara-cara ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi.

Sempat terjadi perdebatan cukup panjang antara Gatot dengan pihak berwenang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan pihak yang kontra saling menahan diri. Permintaan Dasco itu menyoroti pengadangan deklarasi KAMI di Surabaya oleh sekelompok orang.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengemukakan keributan yang terjadi pada acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (30/9), dilatarbelakangi peristiwa deklarasi yang melanggar protokol kesehatan.

Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Moeldoko merefleksikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai peristiwa sangat bersejarah bagi bangsa ini.